Menteri METI Jepang Bertemu Airlangga Hartarto, Bahas Peningkatan Kerjasama

BACA JUGA:Tema Haornas 2022 Apa Maknanya dan Kenapa Digelar di Batakan?

Dalam kesempatan tersebut, tak lupa Menko Airlangga menyampaikan perkembangan kerjasama Indonesia-Jepang pada pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan Patimban yang dilakukan dalam 3 tahap dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 35 triliun hingga 2027, jalan tol akses pelabuhan Patimban senilai USD 312 Juta, dan MRT Jakarta North-South (HI-Ancol).

Sektor kelapa sawit turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut dimana Pemerintah Indonesia berharap Pemerintah Jepang dapat menerima sertifikasi Rantai Pasok Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor produk kelapa sawit ke Jepang.

Saat ini Jepang tengah menunggu peraturan tururan New ISPO yang mengatur hilirisasi industri sawit Indonesia. 

“Indonesia menjamin bahwa aspek berkelanjutan dari tanaman sawit ini sesuai dengan yang disyaratkan Jepang di bawah skema feed in tariff (FIT),” ujar Menko Airlangga.

BACA JUGA:Hasil Akhir Persib vs RANS Nusantara, Skor 2-1

Menutup pertemuan, Menko Airlangga membahas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Menteri Nishimura memberi selamat atas persetujuan ratifikasi tersebut.

RCEP merupakan blok perdagangan terbesar yang digagas oleh Indonesia saat menjadi Ketua ASEAN 2011. “RCEP akan memberikan keuntungan besar dan memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan Indo-Pasifik” kata Menteri Nishimura.

“Saya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Jepang bekerja sama dalam Forum Kerja Sama Public and Private Track 1.5: Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative and Sustainable Economic Society,” sambung Menko Airlangga.

Menteri Nishimura berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena produk dan teknologi dari Jepang diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan mengajak untuk bersama-sama saling mendukung dalam menyukseskan G20 tahun ini.

BACA JUGA:Pengakuan Istri Polisi Selingkuh, Ungkap Alasan dan Penyebab, Ada Soal KDRT

Menteri Nshimura juga menyampaikan perhatian Jepang untuk kebijakan pengaturan impor besi dan baja agar dapat diupayakan lebih baik lagi karena pentingnya produk tersebut.

Pemerintah Indonesia sendiri sedang menyiapkan neraca komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang akan dilaksanakan pada 2023.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Perindustrian, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian. 

Sumber: