Mustofa: Kepala OPD Jangan Sok Jagoan

CIREBON - DPRD Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya menerima upaya rekonsiliasi yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Cirebon atas insiden perusakan fasilitas gedung dewan dalam aksi demo, Senin (9/12) lalu. Anggota Fraksi Hanura, Supirman SH mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan kasus itu untuk diusut tuntas kepolisian. Menurutnya, segala tindakan pasti akan menimbulkan ekses, baik positif maupun negatif. Dalam aksi demo yang dipimpin langsung Kasatpol PP Kabupaten Cirebon Drs Abraham Mohammad MSi, Senin (9/12) lalu, telah terjadi pembakaran ban dan tindakan perusakan yang dilakukan peserta demo. Karena tindakan itu, sekretariat DPRD sebagai pengelola fasilitas negara yang merasa dirugikan, melaporkan tindakan tersebut kepada kepolisian. “Apakah ini masuk tindakan pidana atau bukan, silakan kepolisian yang berhak menilai. Namun, tentu tindakan ini mempunyai akibat hukum dan apa yang dilakukan Kasat Pol PP sudah dipikir matang-matang,” katanya, kemarin (11/12). Lebih jauh, mantan pengacara ini menegaskan, perbuatan perusakan itu, sangat menciderai institusi DPRD sebagai lembaga terhormat. Ditambah, citra Satpol PP pun menjadi tercoreng dengan aksi brutal tersebut. Mengingat, peran dan tugas Satpol PP untuk mengamankan fasilitas milik pemerintah daerah, bukan malah merusaknya. “Ini memberikan contoh tidak baik untuk masyarakat. Perkara ada penggantian perusakan, itu masalah lain. Tapi ini sudah masuk ranah hukum dan prosesnya akan terus berjalan,” imbuhnya. Saat disinggung apakah DPRD akan memaafkan apa yang sudah dilakukan Pol PP, Supirman tidak mengiyakan. Pasalnya, yang dirusak oleh para anggota Satpol PP adalah aset pemerintah atau negara. “Siapa yang memaafkan dan siapa yang meminta maaf saya tidak paham,” ujarnya. Terkait pernyataan Abraham yang terkesan menantang dengan mengatakan, akan kembali belajar lagi jika dalam perkara ini kalah, Tong Eng sapaan akrab Supirman, menjawab bahwa pernyataan itu sebagai ungkapan bodoh dari seseorang ketika menyikapi persoalan. “Jika ingin belajar mengapa harus berkoar-koar ke semua orang,” tegasnya. Sementara, Plt Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH meminta seluruh kepala OPD untuk tidak sok jagoan. Penyesuaian anggaran yang dilakukan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Cirebon merupakan permintaan dari badan anggaran (banggar) DPRD yang melihat RKA RAPBD 2014 sudah overload, sehingga harus ada penyesuaian. Dia meminta bagian keuangan melakukan asistensi dengan OPD dan SKPD untuk efisiensi sampai dengan Rp70 miliar lebih atau 20 persen di setiap OPD/SKPD. Itu pun tidak mengambil dari gaji pokok atau anggaran program, tapi lebih pada anggaran perjalanan dinas dan honor kegiatan. “Saya tidak terima kalau ada yang bilang DPRD yang melakukan pemangkasan. Kalaupun ada kepala OPD yang arogan dengan modus memperjuangkan status TKK, itu bohong!” terangnya. Bahkan, meski sudah ada penyesuaian anggaran di masing-masing dinas, porsi anggaran 2014 masih belum normal, devisitnya masih tinggi dengan kisaran angka Rp39 miliar. “Makanya, pengesahan diundur karena sedang mencari anggaran tambahan guna menutup devisit,” tandasnya. (jun)

Sumber: