Parkir Berlangganan Sebatas Konsep

*Masih Terkendala Banyak Masalah KESAMBI- Rencana pemberlakukan kartu parkir berlangganan ternyata baru sebatas konsep. Hal ini karena program tersebut menemui banyak kendala. Kepala UPTD Parkir Dishubinkom Kota Cirebon, Agus Gumelar mengatakan, pemberlakukan kartu parkir berlangganan bakal sulit terwujud. Pasalnya rencana itu tidak mendapat respons positif dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang menaungi Samsat Cirebon. \"Tadinya kita ingin ada konsep itu, berkerjasama dengan Samsat. Dari sana pajak parkir bisa lebih optimal dan program kartu parkir bisa mulai disosialisasikan saat pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan,\" ujar Agus, kepada Radar. Agus menjelaskan, pihaknya telah membuat konsep kartu parkir jauh hari saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah lain. Disebutkannya, dengan adanya kartu parkir berlanggan pendapatan asli daerah (PAD) di bidang perparkiran bisa lebih maksimal. \"Ide tersebut sudah diterapkan di beberapa kab/kota di Provinsi Jawa Timur, seperti di Kabupaten Blitar dan Kota Kediri. Memang setelah diteliti ternyata di sana sudah memiliki landasan hukum melalui keputusan gubernur. Sedangkan di Jawa Barat ini kita belum memiliki landasan itu, itu kendala terbesarnya,\" katanya. Kalaupun maju terus, kata dia, perjalanannya sangat sulit bila tidak didukung. Sampai saat ini, PAD dari pajak parkir di tepi jalan kota Cirebon ditargetkan bisa meraup Rp 790 juta per tahun. \"Tahun ini sudah terkumpul sekitar 90 persen, mudah-mudahan bisa mencapai target,\" ucapnya. Sementara itu, saat Radar mencoba konfirmasi ke Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Cirebon, yang berada di Jl Pemuda, wartawan koran ini belum bisa bertemu langsung dengan pejabat kepala cabang yang bersangkutan. Salah seorang staff sekretariat kantor cabang pelayanan Dispenda Jabar, yang tidak menyebutkan namanya mengatakan, kepala cabang tidak ada ditempat. Dikatakanya kepala cabang sedang mengkuti rapat di provinsi dan akan kembali pekan depan. \"Sepengetahuan saya sejauh ini belum ada surat resmi dan koordinasi dari Pemkot Cirebon mengenai rencana kartu parkir berlangganan. Sementara ini kami tidak memungut pajak selain pajak kendaraan. Kalau pun ada rencana itu hendaknya OPD memberi surat dulu kepada kami, lalu kami bisa meresponsnya dan mempertimbangkannya,\" tuturnya. Anggota Komisi B, Iko Pekasa menyebutkan, bila akan digulirkan kartu pelanggan parkir, yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan petugas parkir. \"Pemasukan mereka nanti akan berkurang, lantaran pajak langsung dibayarkan ke pemkot. Dalam hal ini pemkot harus memberikan mereka kompensiasi, ini harus diperhitungkan berapa besaran yang akan diterima oleh para petugas parkir nantinya. Pemkot harus bisa menjamin itu berani tidak?\" tanya dia. Di samping itu, Iko menilai belum ada upaya proaktif dari OPD terkait adanya rencana kartu parkir berlangganan. Sejauh ini ia menilai ide tersebut sangat bagus dan dapat memaksimalkan potensi pajak parkir di Kota Cirebon. \"DPPKD dan dinas terkait harus proaktif dan konsisten, mereka seharusnya membeberkan masalah ini kepada dewan sejauh mana kendalanya,\" terangnya. (jml)

Sumber: