Jelang Ramadan, Irjen Kemendagri Imbau Kepala Daerah Turun ke Lapangan

Jelang Ramadan, Irjen Kemendagri Imbau Kepala Daerah Turun ke Lapangan

Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Tomsi meminta kepala daerah cek lapangan perihal kenaikan harga.-Kemendagri-

JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Menjelang Bulan Ramadhan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menghimbau kepala daerah cek harga dengan cara turun ke lapangan.

Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir mengimbau seluruh kepala daerah segera turun ke lapangan untuk memantau laju perkembangan harga. 

Upaya tersebut penting dilakukan terlebih menjelang bulan Ramadan. Kepala daerah juga diminta untuk melakukan berbagai langkah konkret pengendalian harga.

Tomsi mengatakan, kepala daerah dapat melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memantau harga pangan di pasaran. 

BACA JUGA:Anggota PPK Harjamukti Kota Cirebon Pingsan saat Bertugas, Begini Kronologinya

BACA JUGA:Warga Mundu Pesisir Cirebon Ancam Demo Didukung Oleh Pak Kuwu, Ini Dia Penyebabnya

"Dipantau terus setiap hari (harganya), dan hasilnya dapat dilaporkan,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin 26 Februari 2024.

Langkah konkret tersebut, lanjutnya, meliputi operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, serta menggalakkan gerakan menanam. 

Langkah lainnya, menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk pemenuhan pasokan, memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian harga.

Selain itu, memberikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (APBD) terhadap mobilitas transportasi umum.

BACA JUGA:HUT ke-66 Perumda Air Minum Tirta Giri Nata, Begini Kata Pj Walikota

BACA JUGA:Pemain Keturunan Inggris, Siap Kembali Perkuat Timnas Indonesia

Namun pada prakteknya, Tomsi menyayangkan masih banyak daerah yang belum melakukan langkah konkret tersebut. 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri per 26 Februari 2024, baru 10 daerah yang telah melakukan seluruh upaya konkret, sedangkan sebanyak 358 daerah belum melakukannya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: