Pilkada Serentak 2024, Ketua DPR RI: Jika Ada Oknum ASN yang Tak Netral, Laporkan

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 sangat dibutuhkan.

Oleh sebab itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat mengadu jika menemukan adanya oknum ASN yang tidak netral saat pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024, Rabu 27 November 2024.

"Masyarakat bisa melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam dan foto untuk menjadi bukti.”

“Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas," kata Puan dalam siaran pers resmi, Selasa 26 November 2024 kemarin.

BACA JUGA:BRI Poin Buat Nasabah Ketiban Untung Setiap Tahunnya

BACA JUGA:Brizzi, Kartu e-Money yang Mudahkan Segala Jenis Transaksi

BACA JUGA:Transaksi Belanja Gak Pake Ribet, Cukup Pakai QRIS dari BRI

Menurut Puan, laporan masyarakat harus ditangani dengan serius oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak penegak hukum jika terbukti melanggar unsur-unsur pidana.

Menurut Puan, Pilkada 2024 ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin daerah yang diinginkan.

Hak-hak berdemokrasi yang dimiliki warga itu haruslah dilindungi dan tidak diintervensi oleh beberapa oknum pemerintah yang ingin memenangkan pasangan calon tertentu.

BACA JUGA:Pj Gubernur Jabar Ajak Masyarakat Datang ke TPS dan Wujudkan Pilkada Serentak yang Kondusif

BACA JUGA:Kantor Unit BRI Hadir Dipelosok Desa, Mudahkan Nasabah untuk Bertransaksi

BACA JUGA:Agen Mitra UMi BRI di Merauke, Mampu Tingkatkan Ekonomi Keluarga Hingga Sekolahkan Anak

Berdasarkan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tercatat ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, di mana 183 di antaranya terbukti melakukan pelanggaran.

Untuk itu, Puan mendorong masyarakat untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.

"Jauh lebih penting memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih, karena sejatinya kemenangan demokrasi adalah kemenangan rakyat yang berdaulat atas pilihannya sendiri," bebernya.

BACA JUGA:Pemungutan Suara Belum Dimulai, Ular Pyton Hadir Lebih Awal di TPS

BACA JUGA:Gugatan Praperadilan Ditolak, Tom Lembong Tetap Tersangka Dugaan Korupsi Impor Gula

BACA JUGA:Bagi Kacamata Gratis, Program Mataku Jendelaku Dapat Apresiasi Positif dari Pj Walikota Cirebon

Tidak hanya untuk ASN, Puan juga mengingatkan seluruh elite politik yang terlibat dalam pilkada untuk menerapkan etika politik yang baik demi menjaga wibawa dalam berdemokrasi.

"Pasangan calon dan partai politik pengusung harus bisa menjaga kewibawaannya dengan menjalankan politik yang beretika," tandasnya. (*)

Sumber: reportase