KAHMI dan Ombusdman RI Gelar Diskusi Terkait Pelayanan Publik Pasca Pilkada 2024

Kedua, pemberi layanan publik, harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, sehingga pemangkasan birokrasi menjadi hal utama.

Ketiga, disebutkan Hery, pelayan publik ini menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah, kinerjanya baik, akan tercermin dari pelayanan publik yang baik.

Keempat, pelayanan publik ini juga harus bisa memfasilitasi pengembangan kebijakan pemerintah, dan terakhir, pemberi pelayanan publik, selain pemberi pelayanan, juga harus menjadi pelopor keterbukaan akses informasi kepada publik.

BACA JUGA:Kemenhub Siapkan Sejumlah Kebijakan Pengaturan Mobilitas pada Nataru 2024/2025

BACA JUGA:Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga Pastikan Kesiapan Satgas Nataru di Wilayah JBB

"Komitmen kebangsaan, harus menjadi semangat dari semua lembaga pelayanan publik," kata Hery.

Sementara itu, Bupati terpilih Kabupaten Cirebon, Drs H Imron MAg yang hadir dalam diskusi tersebut mengaku sangat butuh masukan dari berbagai elemen dari masyarakat, termasuk dari HMI dan KAHMI.

"Pemimpin tentu menunggu masukan, karena memimpin daerah, persoalannya sangat banyak, sehingga perlu masukan dan pengawasan. Kami ingin masukan, hasil dari diskusi publik hari ini," kata Imron. (*)

Sumber: reportase