Respons Pernyataan Dedi Mulyadi, Sekolah Swasta di Kota Cirebon Tolak Serahkan Ijazah

RADARCIREBON.COM - Pernyataan Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi melalui media sosial agar sekolah menyerahkan ijazah kepada siswa yang telah lulus, ternyata memantik reaksi dati sekolah sekolah swasta di Kota Cirebon.

Kamis, 6, Februari 2025, Persatuan Guru Swasta Seluruh Indonesia (PGSI), Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SD dan SMP Kota Cirebon menggelar pertemuan.

Dari pertemuan itu akhirnya melahirkan pernyataan sikap merespons pernyataan Kang Dedi Mulyadi (KDM). 

Ketua PGSI Jawa Barat, Deni Diparana SPdI kepada Radar mengatakan, Forum Kepala sekolah Swasta Jenjang SD, SMP dan Pengurus Persatuan Guru Seluruh Indonesia Kota Cirebon menolak menyerahkan ijazah.

BACA JUGA:Gelar RDP Bahas Polemik Kegagalan SMAN 7 Kota Cirebon Daftar SNPMB 2025, DPRD Keluarkan 3 Rekomendasi

BACA JUGA:1 Juta Kunjungan Wisata Kabupaten Cirebon, Syafrudin Aryono: Pokdarwis Harus Jadi Calo Pariwisata

Sebab, ijazah siswa yang masih tertahan di sekolah akibat masalah administrasi yang belum diselesaikan.

"Dengan ini menyatakan sikap, sekolah swasta SD – SMP se-Kota Cirebon telah bersepakat belum bisa menyerahkan lembar Ijazah kepada orang tua atau wali siswa," kata Deni.

Dia menambahkan, ijazah belum bisa diserahkan, dikarenakan orang tua atau wali siswa tersebut masih memiliki kewajiban admistrasi biaya pendidikan yang belum terselesaikan. 

“Kami tidak bisa menyerahkan ijazah karena orang tua atau wali murid masih memiliki kewajiban biaya administrasi pendidikan yang belum diselesaikan,” tegasnya.

BACA JUGA:Inflasi Kota Cirebon Januari 2025 Terendah di Jawa Barat, Imbas dari Penurunan Harga Komoditas

BACA JUGA:Kepsek SMAN 7 Kota Cirebon Pasang Badan, Iman Setiawan: Sanksilah Saya

Deni juga menegaskan bahwasanya sekolah – sekolah swasta Kota Cirebon, selama ini tidak mendapatkan bantuan biaya operasional sekolahyang bersumber dari Provinsi Jawa Barat.

Terkait dengan pernyataan ijazah yang disampaikan oleh gubernur terpilih dan DPRD Jawa Barat segera mengakhiri polemik tersebut dan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi sekolah swasta.

Sumber: