Soal Study Tour, KDM Sebut Penonaktifan Kepsek Terbuka Dilakukan di Sekolah Lain yang Tak Patuh

Soal Study Tour, KDM Sebut Penonaktifan Kepsek Terbuka Dilakukan di Sekolah Lain yang Tak Patuh

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi-ist-radarcirebon.com

BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Setelah mencopot Kepala SMAN 6 Depok, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya akan melakukan identifikasi terhadap sekolah-sekolah lain yang juga tetap melaksanakan study tour ke luar Jawa Barat.

Pernyataan terbaru pria yang akrab disapa KDM itu diunggah di akun Instagram pribadinya pada Jumat (21/2/2025). Dengan mengenakan pakaian ala militer, KDM menyampaikan bahwa penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok tersebut merupakan upaya pemerintah dalam melakukan audit, guna memudahkan proses penggalian fakta-fakta terkait kasus tersebut secara objektif.

Selain itu, sambung KDM, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindakan serupa terhadap para kepala sekolah di seluruh wilayah Jawa Barat yang tetap memaksakan melakukan kegiatan study tour.

“Komitmen untuk melakukan audit dan dilakukan penonaktifan terhadap (kepala) sekolah lain masih terbuka apabila melakukan hal yang sama (tetap nekat gelar study tour, red)," tegas KDM.

BACA JUGA:Hari Pertama Walikota - Wakil Walikota Cirebon, Effendi Edo Retret, Siti Farida Turun ke Lapangan

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut bukanlah didasarkan pada pernyataan-pernyataanya akhir-akhir ini. Melainkan, hal itu (study tour) bertentangan dengan keputusan gubernur (maksudnya surat edaran atau SE), yang ditanda tangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pada Mei 2024 lalu.

Untuk diketahui, bahwa saat itu Bey mengeluarkan surat edaran Pj Gubernur Jabar Nomor 64/PK.01/Kesra tentang Study Tour Pada Satuan Pendidikan. Surat edaran tersebut, jelas KDM, adalah untuk merespons peristiwa kecelakaan bus yang mengangkut puluhan siswa SMK dari Depok, belum lama ini. “Di mana dalam kecelakaan ini menimbulkan banyak sekali korban jiwa di Ciater," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada pihak sekolah untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan. Serta bertentangan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, transparansi dan juga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

“Mari kita bersama-sama berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan yang kita miliki demi kemajuan dan terwujudnya anak-anak didik di Jawa Barat yang mampu menjawab tantangan zaman, dengan melakukan perbaikan di semua bidang," ucapnya.

BACA JUGA:Meski Dihujat, Kapolres Cirebon Kota Hadapi Pendemo dengan Tenang dan Sabar

Seperti diketahui, KDM langsung menunjukkan powernya usai dilantik. Ia mencopot Kepala SMAN 6 Depok yang tetap nekat mengadakan study tour padahal ada surat edaran terkait larangan berpergian ke luar provinsi.

“Hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi," terang KDM di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

KDM menjelaskan, masalah pendidikan akan menjadi hal yang dibenahi. Bahkan, dirinya juga langsung memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak.

“Hari ini juga sudah diperintahkan Inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu (SMAN 6 Depok, red) ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak. Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat. Karena isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat," tuturnya. (awr)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: