Tidak Main-main! Polresta Cirebon Tindak Tegas Preman Berkedok Ormas Ganggu Investasi dan Kamtibmas

Langkah ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami modus-modus yang digunakan oknum tertentu untuk melakukan pemerasan atau tindakan intimidatif terhadap dunia usaha.

"Kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha agar lebih waspada terhadap aksi premanisme berkedok ormas."

"Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap bentuk gangguan terhadap investasi," tambahnya.

BACA JUGA:Siap Amankan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Polres Ciko Dirikan Sejumlah Posko, Nih Lokasinya

BACA JUGA:Inovatif! Game Karya Siswa SMK Wahidin Dilombakan, Pesertanya Anak SMP se-Kota dan Kabupaten Cirebon

"Setiap laporan dari pengusaha dan masyarakat akan kami tindaklanjuti dengan serius."

"Polresta Cirebon tidak akan ragu menindak oknum anggota ormas yang berperilaku preman dan menghambat investasi dunia usaha dan mengganggu Kamtibmas," tegas Kapolresta Cirebon.

Dia pun mengimbau seluruh pengusaha dan masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala bentuk pemerasan, intimidasi, atau gangguan terhadap investasi dunia usaha maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh oknum anggota ormas tertentu.

"Kami menjamin perlindungan bagi pelapor dan akan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional."

BACA JUGA:Zakat di Ujung Jari, Super Apps BRImo Hadirkan Solusi Praktis untuk Masyarakat di Bulan Ramadan

"Jangan takut untuk melapor jika merasa dirugikan oleh praktik premanisme oknum anggota ormas, masyarakat dan pengusaha dapat melaporkan melalui hotline layanan Kepolisian 110 dan No pengaduan Polresta Cirebon 08112497497 untuk melaporkan segala bentuk gangguan keamanan dan tindak premanisme," tegasnya.

Dengan kombinasi pendekatan preventif, pre-emtif, edukasi kepada masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas, Kapolresta Cirebon berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih aman, kondusif, dan bebas dari gangguan oknum anggota ormas yang merugikan dunia usaha serta perekonomian nasional. (*)

Sumber: reportase