Biasa Raih Opini WTP Kini WDP, 3 Langkah Bupati Dian untuk Memperbaiki Keuangan Pemkab Kuningan

Bupati Kuningan dan Ketua DPRD Kuningan saat menerima Opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI di Bandung.--Radar Kuningan
BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan tahun ini, memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Padahal, di tahun-tahun sebelumnya laporan keuangan Pemkab Kuningan selalu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pemberian penilaian tersebut, diterima langsung Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi yang ditemani Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy di Bandung, Jumat 23 Mei 2025.
Atas kondisi tersebut, Bupati Dian menyatakan bahwa opini WDP harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan daerah.
BACA JUGA:Keuangan Kabupaten Kuningan Alami Kemunduran
BACA JUGA:Laptop Terbaru Lenovo Dilengkapi dengan Teknologi AI Now: Performa Jauh Meningkat
Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembenahan yang strategis dan terukur agar dapat kembali meraih opini WTP di masa mendatang.
Sesuai dengan anjuran dari Badan Pemeriksa Keuangan, dirinya bakal melakukan 3 langkah agar keuangan Pemkab Kuningan bisa kembali baik.
"Yang pertama, kami akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat waktu dan tepat sasaran. Setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana aksi yang detail dan melaporkan progress penyelesaiannya secara berkala," kata Bupati Dian saat memberikan sambutan.
Selain itu, Bupati Dian menyebutkan langkah kedua yaitu memperkuat peran Inspektorat sebagai lembaga penjamin mutu (quality assurance) dan sistem peringatan dini (early warning system), khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
BACA JUGA:Normalisasi Sungai Sukalila, BBWS Tunggu Pemkot Cirebon Selesaikan Masalah Sosial
BACA JUGA:Makin Bersinar, UMKM Perhiasan Asal Mojokerto Siap Go Global Berkat Dukungan BRI
Langkah ketiga, Pemkab Kuningan akan memperluas digitalisasi proses keuangan dan pengelolaan aset.
Pemanfaatan teknologi informasi akan ditingkatkan guna memastikan pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan aset yang lebih akurat, akuntabel, serta sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: