Waspada Hasil Survei Menyesatkan

SURABAYA- Tahun politik yang ditandai oleh banyaknya agenda politik, mulai pilkada hingga pilpres, membuka ladang usaha baru berupa jasa riset dan survei. Perkembangan itu menuntut masyarakat untuk semakin kritis dalam menilai lembaga survei mana yang layak dipercaya dan mana yang menyebar informasi dengan tujuan individu maupun parpol yang memakai jasanya menang di pemilihan. Chief Executive Officer Alvara Research Hasanuddin Ali mengungkapkan, budaya survei di Indonesia belum berakar kuat. \"Fenomena survei di Indonesia di politik, misalnya, baru marak pada 2009. Sedangkan di perusahaan, meski sudah lama, tidak banyak yang mengemas dan menjual produk berdasar survei,\" ujarnya saat berkunjung ke redaksi Jawa Pos (Grup Radar Cirebon) bersama tim riset Harry Nugroho dan Ahmad Fahrudin. Karena itu, banyak lembaga survei yang menjadikan prinsip independen hanya sebagai pajangan. \"Padahal, kalau betul-betul independen, seharusnya mereka berani menyatakan ke publik sebagai lembaga independen serta membuka semua informasi tentang sumber dana, sponsor, dan kepentingan survei. Ini sudah tradisi di Amerika, di sini masih jauh,\" sebutnya. Bagi media, Hasanuddin yang sudah 15 tahun berkecimpung di aktivitas riset menyarankan untuk lebih kritis saat menerima siaran pers atau mengikuti jumpa pers yang agendanya pemaparan hasil survei. \"Harus paham apa itu sampling error dan nonsampling. Jadi, jangan melulu tanya berapa margin error saja, tapi juga bagaimana pertanyaan, pemilihan responden, kualitas interviewer, dan sebagainya,\" jelas alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tersebut. Dengan pemahaman itu, media bisa melindungi masyarakat dari informasi survei yang menyesatkan. Misalnya, ada yang melakukan survei di beberapa kota saja, namun hasilnya disebutkan survei nasional. \"Posisi media sangat penting. Media bisa memilih angle liputan dan mengemas hasil survei ke masyarakat. Jadi, jangan sampai tidak kritis karena tidak paham,\" tegas Hasanuddin. (dee/c7/kim)

Sumber: