Dana Kompensasi BBM untuk 17 Ribu Warga Kota Cirebon

CIREBON- Kantor Pos Cirebon belum bisa memastikan kapan dana kompensasi kenaikan BBM untuk Kota Cirebon bisa dicairkan. Sejauh ini petugas Kantor Pos Cirebon masih menunggu pengiriman kartu dari Jakarta. Namun demikian, data penerima untuk Kota Cirebon sendiri diperikirakan mencapai 17.000 lebih penerima. Sedangkan untuk Kabupaten Cirebonsebanyak 191 ribu jiwa. Manager Audit Kantor Pos Cirebon Bambang Wijanarko bersama Manager Penjualan Asep Zuhri menyebut pihaknya masih menunggu datangnya kartu tersebut dari pusat. \"Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas sosial, terutama membicarakan mengenai masalah data dan keamanan supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat,\" ucapnya. Diakui, pihaknya belum menerima sosialisasi mengenai pembagian kartu sakti tersebut. Hanya saja untuk data Kota/Kabupaten Cirebon sebagain sudah masuk. \"Data ini masih menggunakan data lama. Untuk data penerima di Kota Cirebon sudah masuk, tapi untuk kabupaten baru sebagian,\" akunya. Mekanisme pengambilan sendiri, kata dia, dengan cara membawa kartu perlindungan sosial (KPS) dan kartu identitas di Kantor Pos yang telah ditunjuk. \"Pembagian tidak semua di kantor pos, hanya kantor pos tertentu saja. Nanti untuk tempat pembagian kita juga masih akan diskusikan, apakah masih di kantor pos atau lapangan terbuka. Kita terus berkoodinasi dengan pemerintah daerah setempat,\" tukasnya. Masyarakat yang membawa KPS dan kartu identitas itu bisa menggantinya dengan paket yang terdiri dari KKS, KIP dan KIS. Setelah mendapatkan itu, baru masyarakat bisa mencairkan bantuan. \"Saya harap masyarakat bersabar, Insya Allah kita upayakan tidak lewat sampai bulan November. Paling kita bagikan bertahap supaya tidak menumpuk, dua minggu juga sudah selesai,\" katanya. Selain pencairan di kantor pos, bantuan juga disalurkan melalui Mandiri e-cash. Rinciannya se-Indonesia ada sebanyak 14 juta lebih yang disalurkan melalui kantor pos, sedangkan untuk e-cash Mandiri 1,3 juta penerima. \"Kita hanya bertugas menyalurkan, jadi untuk data ini berasal dari pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),\" pungkasnya. (jml)

Sumber: