Soal Bocor, Wapres Minta UN Ulang

Soal Bocor, Wapres Minta UN Ulang

Kepolisian Bergerak Cari Pembocor Soal JAKARTA - Bocornya sebagian naskah ujian nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) geram. Dia pun menginstruksikan agar kasus tersebut diusut tuntas. JK juga menginstruksikan dilakukan UN ulang di daerah yang siswa sekolah-sekolahnya terbukti menggunakan bocoran soal. “Jadi tidak perlu dilakukan di seluruh daerah, yang terbukti saja,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (16/4). JK mengakui, meski persentase kebo­coran soal terbilang kecil atau hanya 30 paket dari total 11.730 paket soal ujian, namun harus tetap diinvestigasi untuk mengetahui dampaknya pada UN secara keseluruhan. “Walaupun kecil (kebocorannya), saya perintahkan untuk memeriksa dampaknya,” katanya. JK menyebut, hasil investigasi itu selanjutnya akan digunakan pemerintah untuk menentukan sekolah-sekolah di daerah mana saja yang terbukti banyak siswanya menggunakan bocoran soal, sehingga harus dilakukan ujian ulang. “Saya dijanjikan oleh Menteri Anies (Baswedan) dalam dua hari dia bisa trace (melacak, red),” ucapnya. JK meyakini, investigasi kebocoran soal bisa dilakukan dengan menelusuri jawaban para siswa saat mengerjakan soal-soal UN. Menurut dia, jika ternyata jawaban siswa-siswa di sekolah tersebut sama, maka patut diduga mereka menggunakan bocoran soal. “Sekolah yang begitu, ulang ujiannya,” ujarnya. Terkait oknum pembocor soal UN, JK menegaskan agar oknum maupun perusahaan percetakan yang terbukti sebagai sumber kebocoran soal, harus bertanggung jawab. Tidak hanya dalam proses hukum, namun juga bertanggung jawab atas biaya tambahan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan UN ulang. “Yang terlibat harus dihukum,” ujarnya dengan nada tinggi. Rabu lalu (15/4), penyidik dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri sudah melakukan penggeledahan di Kantor Percetakan Negara yang diduga menjadi sumber bocornya soal UN yang diunggah ke Google Drive. “Kalau terbukti, percetakan itu jangan lagi diberi kepercayaan mencetak soal,” kata JK. Mendikbud Anies Baswedan mengakui adanya peluang untuk menggelar UN ulangan atau tidak. Namun kepastiannya menunggu analisis jawaban siswa di titik-titik yang diduga menjadi penyebaran bocoran soal ujian. Dicecar wartawan tentang kebocoran soal UN yang diduga kuat terjadi di Perum Percetakan Negara, Anies terlihat sedikit gemas. Dengan nada bicara agak berat, mantan rektor Universitas Paramadina Jakarta itu menyebut pembocor soal UN adalah penghianat. “Panitia UN itu ribuan. Semua bekerja baik, tetapi ada satu yang menjadi penghianat,” katanya di ruang pemantauan laporan UN 2015 Kemedikbud kemarin. Dia menuturkan, kerja keras para kepala sekolah berkumpul sebelum subuh di rayon untuk mengambil naskah ujian, telah dikhianati oleh si pembocor soal ujian. Anies mengatakan posisi Kemendikbud terhadap pelaku pembocor naskah UN tegas. “Yang melanggar harus dihukum,” ujarnya. Dia mengapresiasi kinerja kepolisian yang mengusut kasus ini secara marathon. Informasi yang dia dapat, setelah penggeledahan di kantor Perum Percetakan Negara Rabu sore (15/4), polisi langsung memeriksa beberapa saksi sampai kemarin (16/4). Bahkan polisi informasinya sudah menetapkan seorang tersangka atas kasus ini. Anies membenarkan bahwa konsekuensi atau dampak akibat kebocoran soal ujian adalah dilaksanakan ujian ulangan. Tetapi keputusan ujian ulangan harus menunggu data hasil analisis jawaban siswa. Jika jawaban siswa di daerah atau sekolah tertentu menunjukkan pola yang unik, maka diduga kuat telah terjadi kecurangan. Jika nanti UN terpaksa diulang, Anies mengatakan biaya yang ditumbulkan bukan tanggungan pemerintah. Tetapi akan dibebankan kepada Perum Percetakan Negara. Dia mengatakan sudah mengabari konsekuensi ini kepada percetakan yang berada di Jalan Percetakan Negara No 21, Jakarta Pusat itu. Skenario ujian ulangan akibat kecurangan, juga sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Yakni ujian ulangan hanya dilakukan di daerah-daerah yang dengan meyakinkan telah terjadi kecurangan. Jadi tidak dilaksanakan oleh seluruh siswa peserta UN 2015. (idr/wan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: