Jokowi Ingin Indonesia Bisa Menyesuaikan Diri dengan Teknologi

JAKARTA- Aturan yang berlaku di Indonesia terlalu banyak, membuat Presiden Jokowi harus turun mengatasinya. Jokowi pun berencana menerapkan deregulasi terhadap aturan-aturan tersebut demi mempercepat pembangunan. Sebab, Indonesia sudah masuk era kompetisi, di mana kecepatan pembangunan menjadi prioritas utama agar tidak tertinggal. “Keluhan” orang nomor satu di Indonesia itu disampaikan saat rapat kerja dengan sejumlah menteri, kepala lembaga non pemerintahan, serta eselon I kemarin. Pada raker yang dilaksanakan di auditorium Kementerian PU dan Perumahan Rakyat itu, Presiden menekankan dua fokus utama pemerintahan hingga 2019. Pertama adalah deregulasi. Sedangkan fokus kedua adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Menurut Jokowi, deregulasi diperlukan karena salah satu faktor yang menghambat pemerintah dalam bertindak adalah banyaknya aturan. “Saya mendapatkan info dari Bappenas tentang jumlah regulasi aturan, ternyata kita mempunyai 42 ribu regulasi,’’ terang Jokowi. Belum lagi ada lebih dari 3.000 perda yang bermasalah dan saat ini masih ditangani oleh kementerian dalam negeri. Jokowi mengingatkan, pada tahun-tahun terakhir, perubahan global terjadi begitu cepat sehingga mau tidak mau Indonesia harus menyesuaikan bila tidak ingin tertinggal. Sebagai contoh, lanjut Jokowi, tahun lalu Indonesia sudah pontang-panting mengatasi dampak krisis Yunani. Kemudian disusul depresiasi Yuan dan penurunan suku bunga The Fed. Presiden berpesan agar jangan sampai Indonesia terjerat aturan yang dibuat sendiri. “Aturannya terlalu banyak. Ini yang harus dideregulasi. Disederhanakan,’’ tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dalam menerapkan deregulasi, nantinya eselon I akan banyak berperan. Birokrasi juga harus mampu mengikuti. Karena itu, perlu ada reformasi dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah reformasi anggaran. Jokowi melarang sistem anggaran dibagi rata. “Lagu lama itu harus kita tinggalkan,” tegasnya. Saat ini prinsip yang harus digunakan adalah money follow programme. Selain itu, perubahan pelaksanaan proyek pembangunan dari tengah tahun menjadi awal tahun harus dipertahankan. Dengan demikian, realisasi belanja dan serapan anggaran menjadi lebih baik dan berkualitas. Tidak hanya sekadar cepat. “Tidak usah banyak banyak program, konsentrasi pada program yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tambahnya. DAMPAK DEMO SOPIR TAKSI Demo besar-besaran yang dilakukan ribuan sopir taksi di jalan-jalan protokol Jakarta sempat memicu kemacetan parah. Bahkan, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sempat terjebak macet saat hendak menghadiri rapat kerja pimpinan Kementerian/Lembaga di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Selama satu setengah (1,5) tahun (sejak menjabat), saya kira baru hari ini pertama kalinya saya dan presiden terkena macet. Macet bukan karena lalu lintas padat, tapi karena demo sopir taksi,\" kata JK di Auditorium Kementerian PUPR kemarin (22/3). Jokowi yang dijadwalkan membuka rapat kerja pukul 09.00, terlambat sampai 45 menit karena macetnya jalanan dari Istana Presiden di Jakarta Pusat menuju Kantor Kementerian PUPR di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sedangkan JK yang berangkat dari Kompleks TNI AU Halim Perdanakusuma setelah memberi penghormatan pada prajurit TNI yang gugur di Poso, iringan mobilnya sempat terhambat di tol dalam kota Jl Gatot Subroto. Bahkan, Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) harus turun dari mobil untuk memastikan jalanan yang dipenuhi pendemo aman dilalui. Demo sopir taksi, kata JK, mengingatkan dirinya bahwa kemajuan teknologi memang tak bisa ditantang. Karena itu, pemerintah tidak bisa begitu saja menerima tuntutan pendemo untuk menutup layanan taksi berbasis aplikasi seperti Uber dan Grab Car, karena kemajuan teknologi tak bisa dihentikan. \"Tinggal sekarang diatur saja,\" katanya. JK lantas menyinggung perihal perkembangan bisnis taksi. Dia menyebut, zaman dulu hanya ada taksi pangkalan, kemudian berkembang menjadi taksi panggilan, lalu taksi yang menggunakan meteran atau argo, kemudian taksi dengan teknologi GPS, dan sekarang berkembang lagi menjadi taksi berbasis aplikasi online. \"Dulu waktu awal beroperasi, Bluebird juga didemo di mana-mana (oleh taksi lokal yang takut bersaing), sekarang mereka (sopir Bluebird) yang demo,\" urainya. Karena itu, kata JK, pemerintah dan pelaku usaha di bidang transportasi juga mau tidak mau harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pemerintah selaku regulator kini tengah menyiapkan regulasi untuk mengatur jalannya bisnis taksi berbasis aplikasi online. \"Intinya mesti ada perubahan,\" ujar Wapres JK. (owi/byu/sof/dyn)  

Sumber: