Stok Gula Cukup, Impor Rugikan Petani Tebu

ASTANAJAPURA - Aksi penolakan impor gula terus dilakukan Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Baru-baru ini, mereka mendatangi DPR-RI untuk melakukan hearing dengan Komisi VI, sekaligus mendatangi Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB untuk mencari dukungan politik. Wakil Ketua DPD APTRI Jawa Barat, Mae Azar menjelaskan, berdasarkan statemen Menteri Pertanian RI, jika saat ini stok gula nasional sebanyak 772.800 ton, sementara kebutuhan nasional hanya 544.500 ton. Oleh sebab itu, rencana pemerintah melalui Menteri BUMN untuk melakukan impor gula dengan tujuan stabilisasi harga gula, sangat tidak tepat karena mendatangkan gula butuh proses dan waktu. “Penurunan harga gula itu kan dibutuhkan menjelang Ramadan sampai dengan Lebaran. Jika izin impor keluar sekarang, raw sugar baru akan masuk Indonesia sekitar bulan Juli-Agustus. Belum lagi proses gilingnya, sehingga menjadi gula layak konsumsi,” tuturnya. Kemudian, impor raw sugar saat ini juga tidak tepat waktunya, mengingat hampir semua pabrik gula tengah musim panen. Sehingga stok gula lokal pun akan melimpah dan mampu menurunkan gula. “Jadi, tidak perlu melakukan impor lagi,” imbuhnya. Jika harga gula sudah turun, lanjut dia, maka jaminan rendemen yang diberikan pemerintah melalui menteri BUMN tidak ada artinya. Perlu diketahui, jaminan rendemen 8,5 persen merupakan janji Menteri BUMN setelah dilantik, kemudian melakukan road show ke pabrik-pabrik gula, tanpa embel-embel kompensasi impor raw sugar. “Kalau kami menduga, pabrik gula milik BUMN tidak sanggup menjamin rendemen minimal 8,5 persen. Hal ini terbukti dari rendemen PG Sindanglaut hanya sebesar 6 persen lebih, lalu diberikanl impor sebagai kompensasinya,” tambahnya. Dengan fakta tersebut, dia mengatakan, kemungkinan besar impor bisa dilakukan, asal untuk kebutuhan awal tahun 2017 atau menjelang musim giling tahun 2017. Pasalnya, stok gula untuk saat ini sebetulnya sudah cukup, sehingga tidak perlu impor. “Karena yang terjadi adalah ulah pedagang dan pihak tertentu yang ingin mendapatkan hak impor yang memainkan harga, agar gula terkesan langka dan mahal. Padahal, Dirut PPI menyatakan saat ini masih ada stok gula 190.000 ton yang siap untuk operasi pasar,” katanya. Jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan petani, tidak perlu impor-impor lagi. Berikan intensif lain, seperti memberikan subsidi harga gula dan bibit tebu. Kemudian, apabila pemerintah memaksakan diri agar pabrik milik BUMN untuk memberikan jaminan rendemen minimal 8,5 persen, sama artinya pemerintah membunuh pabrik secara perlahan. Karena dengan jaminan tersebut, pabrik akan rugi. Padahal pabrik juga perlu ditolong atau direvitalisasi. “Makanya, kami minta kepada komisi VI DPR-RI untuk tidak menyetujui impor raw sugar sebanyak 381.000 ton dan mendesak Menteri Perdagangan RI untuk tidak mengeluarkan izin impor raw sugar,” tegasnya. Selain mendatangi wakil rakyat, di daerah, khususnya Jawa Barat, para petani berencana akan membentangkan spanduk penolakan impor raw sugar di setiap pabrik gula. “Kita juga terus memantau jalannya proses giling gula, jangan sampai ada kecurangan,” terangnya. Selain itu, jika aksi tersebut belum mampu mengubah keputusan pemerintah, para petani tebu Jawa Barat akan melakukan aksi long march ke Jakarta. “Kita ingin membuka mata semua pihak, jika rencana impor raw sugar salah kaprah,” pungkasnya. (jun)    

Sumber: