Golkar Belum Copot Setnov, JK: Kita Tunggu Perkembangannya

JAKARTA- Munculnya pernyataan Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan Yorrys Raweyai terkait status hukum Ketua Umum Golkar Setya Novanto (Setnov) membuat internal partai menyampaikan bantahan. Pengurus DPP Golkar menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pembahasan apapun untuk melakukan evaluasi atas kepemimpinan Setnov. Klarifikasi atas pernyataan Yorrys pada Senin (24/4) disampaikan Sekjen Idrus Marham di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (25/4). Idrus menyatakan bahwa dirinya mendapat banyak pertanyaan meminta klarifikasi oleh media, pasca pernyataan Yorrys. Namun, baru kemarin dirinya bisa menjelaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. “Saya sudah telepon Bang Yorrys, minta klarifikasi. Yang dimaksudkan bukan nyata-nyata tertulis di berbagai media,” kata Idrus. Menurut Idrus, Yorrys menyampaikan kepada media bahwa Partai Golkar saat ini dalam kondisi siap untuk melakukan upaya organisasi, menyikapi posisi hukum sang ketua umum. Yorrys menyampaikan kepada Idrus bahwa kondisi siap yang dia maksud tidak hanya pada posisi saat ini. ”Partai Golkar dalam kondisi apapun perlu siap, tidak ada masalah pun siap, apalagi ada masalah,” ujarnya. Terkait dengan isu pelaksanaan Munaslub,  Idrus menyatakan tidak ada pikiran dari siapapun internal Golkar menggelar Munaslub. Hal itu menurut Idrus telah disampaikan dalam rapat konsultasi di Bali pada 21 Maret lalu. Rapat dihadiri pengurus DPP, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan dan perwakilan DPD Golkar di 34 provinsi menyatakan mendukung kepemimpinan Setnov. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla turut prihatin dengan kondisi Partai Golkar yang pernah dipimpinya pada 2004 sampai 2009. Dia menuturkan saat ini kondisi partai beringin itu sedang dalam posisi yang tidak menyenangkan. Lantaran Ketua Umum Setya Novanto sudah dicekal keluar negeri oleh KPK. “Dan apabila ada perkembangan lain lagi tentu suatu partai harus mempunyai pemimpin yang baiklah,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, kemarin. Dia tidak menjelaskan lebih detail perkembangan lain yang dimaksud. Sangat mungkin berkaitan erat dengan tahapan penyelidikan yang sedang berjalan di KPK. Namun, JK menyarankan bila toh ada pergantian ketua umum itu tidak perlu menggunakan mekanisme musyawarah nasional luas biasa (munaslub). Tapi, bisa langsung menggelar musyawarah nasional (munas) saja. “Menurut saya kalau munaslub sisa dua tahun umur pengurus ini. Nanti dua tahun munas lagi, jadi mungkin perlu sekaligus munas saja,” tambah dia. Pertimbanganya salah satunya untuk penghematan anggaran.Tentu, pengaturan kapan pelaksanaan munas atau munaslub itu tergantung di internal partai. Perlu ada pelibatan seluruh struktur partai. Bukan hanya Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tapi juga pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD). “Tapi bagaimanapun musti ada penyelesaian. Kalau ketuanya tersangkut. Tapi kita tunggu saja perkembangannya,” jelas JK. (bay/jun)

Sumber: