Budaya Titip  Siswa Rusak Sistem Pendidikan

CIREBON - Sejumlah sekolah favorit saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) biasanya menjadi incaran siswa maupun orang tua siswa. Aktivitas titip-menitip siswa pun sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Ketua PC Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Abdul Muiz Syaerozie SThI MHI mengaku, tidak memungkiri praktik titip-menitip siswa saat PPDB, menjadi agenda rutin tahunan yang dimanfaatkan oknum-oknum tertentu. Terlebih lagi, jika yang dituju adalah sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit. “Mereka itu (oknum) berperan sebagai calo yang bisa meloloskan calon siswa ke sekolah idamannya,” jelas pria yang akrab disapa Muis itu, kepada Radar, Jumat (30/6). Menurutnya, praktik percaloan ini biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor, yakni minimnya transparansi dalam peroses rekrutmen peserta didik baru. Kemudian, tidak diketahui oleh publik jumlah sisiwa yang dapat ditampung di sekolah tersebut. Selanjutnya, kualitas satuan pendidikan yang tidak merata. Hingga membuat orang berjubel-jubel ingin masuk ke sekolah-sekolah tertentu saja. “Meskipun PPDB online, tetap saja praktik titip-menitip bisa diakali,” ucapnya. Untuk mengantisipasi praktik titip-menitip siswa, kata Muis, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Seperti membuat sistem penerimaan yang bisa diakses informasinya oleh publik. Selain itu, membuat tim pemantau independen yang melibatkan masyarakat, untuk mengawasi praktik suap oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Syaratnya, tim itu tidak bisa ditekan oleh kekuatan politik maupun kekuasaan. “Karena boleh jadi, pihak sekolah atau panitia penerima siswa baru ditekan atau diiming-imingi sesuatu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” terangnya. Kemudian, sambung Muis, pemerintah harus serius meningkatkan kualitas sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon, dengan menyediakan fasilitas yang memadai. Hingga mampu bersaing dengan sekolah-sekolah favorit. Senada disampaikan pengamat kebijakan publik, Afif Riva’i MA. Menurutnya, praktik titip-menitip siswa saat PPDB yang dilakukan oleh oknum, baik itu legislatif, eksekutif, atau elemen masyarakat lainnya, dapat merusak sistem pendidikan. Apalagi, aktivitas titip-menitip itu terjadi setiap tahun ajaran baru. “Selain sistem pendidikan yang rusak, tidak ada pemerataan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Ini juga bisa mematikan sekolah yang dinilai standarnya biasa-biasa saja,\" katanya. Harusnya, kata Afif, pemerintah melalui Dinas Pendidikan bisa memberlakukan pemerataan siswa di setiap sekolah, sehingga masing-masing sekolah dapat menonjolkan prestasinya, baik dari siswa maupun guru. Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon H Muntakhobul Fuad mengungkapkan, selagi titip-menitip siswa pada momen PPDB sesuai dengan proporsi, dan tidak mengganggu atau merusak sistem pendidikan, masih dianggap wajar. Jika sebaliknya, maka pihak sekolah harus mengabaikan proses titip-menitip siswa di sekolah. “Kalau hilang 100 persen proses titip-menitip siswa itu tidak mungkin. Karena saya tidak memungkiri pasti ada anggota dewan yang melakukan titip-menitip. Tapi tidak semua,” ucapnya. (sam)

Sumber: