Jelang Penempatan PKL ke Shelter; Gratis tapi Tak Strategis

Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kompleks Stadion Bima tengah menanti peresmian shelter untuk relokasi. Meski dinanti-nanti, rupanya mereka memendam sejumlah keraguan. Apakah nanti dagangannya tetap laku? HAMPIR 25 tahun Nurokhmah (45) berjualan di Komplek Stadion Bima. Sejak akhir tahun ia memendam sejumlah pertanyaan terkait dengan relokasi ke shelter yang disiapkan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disdagkop-UKM). Takut tidak laku, katanya. Nurokhmah mengaku sudah melihat lokasi shelter. Posisinya jauh dari pusat keramaian. Dari obrolan para pedagang, mereka sepakat menyebut tempatnya tidak strategis dan jauh dari sarana olahraga. \"Takutnya orang lagi olahraga capek-capek malah ngga jadi beli karena tempatnya jauh. Ini yang saya takutkan. Tempatnya terlalu mojok,\" ujar Nurokhmah, kepada Radar, Senin (8/1). Meski begitu ia tetap menanti peresmian shelter. Apalagi di tempat jualan yang baru, semua fasilitas nantinya sudah disediakan pemerintah. Bahkan mereka tak perlu lagi berjualan dengan membawa gerobak dorong. Di lokasi yang baru, sudah ada etalase, tempat cuci, listik dan air. Beberapa pedagang juga sekarang sedang waswas. Terutama yang berasal dari luar kota. Pasalnya, administrasi untuk menempati shelter cukup rumit. Nurokhmah pun begitu. Warga Kabupaten Brebes itu harus mengurus semacam surat domisili dan usaha. Namun berkas itu tertunda karena belum ditandatangan kelurahan. Berulangkali ditanyakan ke kelurahan, alasannya belum ada tembusan dari Disdagkop-UKM. Pedagang lainnya yang berdomisili di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, juga senasib. \"Semuanya sudah saya urus, RT, RW ya lengkap. Tinggal ke lurah aja belum dapat tanda tangannya karena belum ada tembusan dari dinas. Makannya ini saya belum mastikan pindah ke shelter apa ngga,\" terangnya. Andai tidak sampai dipindahkan ke shelter ia akan memilih untuk tetap berjualan di lokasi. Namun berjualan di luar shelter disadari cukup berisiko. Sewaktu-waktu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bisa melakukan penertiban. Pedagang yang sudah masuk ke shelter besar kemungkinan juga akan protes. Para pedagang juga meminta jaminan. Andai sudah dipindah ke shelter, harus ada ketegasan menertibkan PKL yang berkeliling di Bima. Sebab kalau dibiarkan, bukan tidak mungkin para pedagang kembali ke lapak lama. Pedagang lainnya, Suryadi (32) menilai berjualan di kawasan Bima sangat menguntungkan. Dia sudah berjualan sejak 2010. Dalam sehari, omzet jualan es kelapanya bisa mencapai Rp200 ribu. Apalagi, bila ada pasar kaget di hari Minggu. Penghasilannya bisa mencapai Rp500 ribu. “Kalau lagi rame sehari bisa Rp200-300 ribu. Nah kalau hari Minggu bisa dua sampe tiga kali lipat,” katanya. Terkait penataan pedagang di kawasan tersebut, Yadi menyerahkan semuanya kepada pihak terkait. Asalkan, pedagang ditata dan mendapat lahan relokasi yang memadai. “Saya harap nanti tempat yang baru bisa ditempati pedagang dengan nyaman,” harapnya. Keinginan yang sama pun diutarakan oleh Haryono (45). Ia mengaku sudah lima tahun berjualan di kawasan Bima. Dalam sehari, ia bisa mendapatkan penghasilan Rp150 ribu. Belum lagi, saat ada event atau pertandingan olahraga. Penghasilannya bisa dua hingga lima kali lipat. “Sudah biasa di sini,” katanya. Ia berharap, pemerintah dan pihak terkait bisa menata para pedagang dengan baik. Sebagai pedagang, ia hanya ingin berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Nggak apa-apa kalau memang harus ditata. Karena kalau gak boleh jualan disana sini kita mau makan apa?” tuturnya. Kepala Bidang UMKM Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM (Disdagkop UKM), Saefudin Jufri menjelaskan, keberadaan shelter ini prioritas untuk pedagang yang menetap dan warga Kota Cirebon, bukan pedagang yang dadakan. Dengan adanya fasilitas itu, semua aspek dapat terpenuhi baik nilai estetika, maupun sarana akses publik juga tidak terganggu. Adapun fasilitas yang disediakan di shelter itu yakni etalase, meja dan kursi, wastafel, air dan listrik. “Semua gratis, pedagang tinggal menempati. Kalau ada yang minta bayar sewa laporin ke kita,” ucapnya. Meski sudah selesai dibangun, pihaknya belum bisa menempatkan langsung para PKL. Disdagkop-UKM terlebih dulu akan melakukan sosialisasi ke para pedagang. Terkait tata tertib dan aturan berjualan. “Kita akan beri sosialisasi dulu ke pedagang sudah terdata, rencananya dua kali sosialisasi,” katanya. Setelah itu, akan dilakukan launching sekaligus penempatan para pedagang. Seperti yang diketahui, proyek shelter Bima senilai Rp600 juta itu sudah rampung sesuai kontrak pada 16 November. Rencananya, dalam waktu dekat ini akan diresmikan dan segera ditempati. (myg)  

Sumber: