412 Desa di Kabupaten Cirebon Belum Ajukan Pencairan DD

CIREBON - Pencairan dana desa (DD) di Kabupaten Cirebon dilakukan secara bertahap. Di triwulan pertama ini, DD sudah tersedia 20 persen di kas pemerintah daerah dari total DD tahun 2018 sebanyak Rp360 miliar. Kabid Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nanan Abdul Manan STTP MSi kepada Radar saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (13/2) mengakui, pada triwulan pertama ini belum ada satu desa pun yang mengajukan pencairan dana desa (DD). Sebab, banyak desa yang belum menyelesaikan APBDes. “Syarat untuk mencairkan DD itu kan selesainya APBDes. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada pemerintah desa untuk segera melengkapi persyaratan pencairan dana desa, agar pelayanan dan pembangunan desa bisa dipercepat, sehingga masyarakat tidak dirugikan,” ujar Nanan. Dia menjelaskan, dari 412 desa yang ada di Kabupaten Cirebon, nilai masing-masing DD bervariasi. Paling kecil Rp800 juta, dan yang paling besar Rp1 miliar lebih. Disinggung apakah lambatnya pencairan itu disebabkan ada masa transisi kepemimpinan di desa pasca pelantikan kuwu pada akhir tahun 2017 lalu? Nanan menyampaikan, hal itu tidak akan menghambat proses pengajuan permohonan penyaluran, penyerapan, dan pelaporan DD. Sebab, setiap kecamatan dan masing-masing desa terdapat pendamping desa yang sudah siap membina dan mengarahkannya. “Jadi, kita gunakan tenaga teman-teman pendamping desa untuk mengawal desa. Karena ada pendamping desa, ada juga pendamping lokal desa namanya. Pendamping desa itu per kecamatan, sedangkan pendamping lokal desa itu adalah seseorang pendamping lokal yang membawahi tiga sampai empat desa,” terangnya. Meski tahap I DD di 2018 sampai batas akhir Maret nanti belum bisa terserap, tetapi desa bisa mengajukan berbarengan dengan tahap II yakni batas akhirnya di Juni 2018 mendatang. “Jadi tidak akan hangus, 20 persen yang tahap I itu nantinya bisa dirapel dengan pengajuan tahap II atau sampai Juni 2018 mendatang,” pungkasnya. (sam)

Sumber: