Ketua Organda Sebut Jangan Sampai Bus Trans Cirebon Kehilangan Momentum

CIREBON-Pembahasan pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon belum ada titik terang. Padahal Senin (14/1) Kementerian Perhubungan telah melakukan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) untuk lima unit BRT kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon. Ketua DPC Organda Kota/Kabupaten Cirebon Karsono mengaku belum menerima undangan pembahasan pengoperasian BRT. Padahal pihaknya berkepentingan dengan hal ini, karena menyangkut transportasi angkutan umum. Ia tidak tahu mengapa walikota belum melakukan pembahasan. “Jangan sampai peluncuran BRT ini kehilangan momentum. Ini masih dalam 100 hari pertama walikota dan wakilnya menjabat,” ujarnya kepada Radar Cirebon. Organda, kata Karsono, sudah menyiapkan konsep untuk BRT. Di dalamnya terdapat bagaimana badan hukum pengelolaannya, keikutsertaan angkot yang ada sebagai feeder dan tentunya rute dari BRT itu sendiri. Terkait masalah rute, pihaknya tidak mau mempublikasikannya dulu. Pasalnya ini baru sebatas konsep yang perlu dibahas. Dan pihaknya yakin, tentunya dishub pun punya skema rutenya. Maka dari itu pihaknya mendorong walikota untuk secepatnya melakukan pembahasan dengan mengundang berbagai elemen transportasi. Terkait pengelola BRT yang harus berbadan hukum, Karsono kurang setuju dengan wacana yang menyerahkannya kepada BUMD yang sudah ada. Dia beralasan, pengelolaan transportasi ini sifatnya kompleks, artinya banyak aspek yang terlibat di dalamnya. \"Kalau diserahkan ke semisal PD Pembangunan, saya rasa tidak tepat. Pengurusan tranportasi harus terpisah dan dikelola oleh orang-orang yang paham benar dan mempunyai pengalaman di bidangnya,\" tegasnya. Bahkan, Karsono berani menawarkan opsi pengelolaan BRT kepada Organda. Dia mengaku mempunyai perusahaan berbadan hukum yang membidangi tranportasi publik. \"Akan kami paparkan konsep ini, bila diundang pada rapat pembahasan,\" ucapnya. Sementara Dirut Perusahaan Umum Daerah (Pearumda) Pembangunan Dr Pandji Amiarsa SH MH mengaku belum ada pembicaraan mengenai BRT. BUMD yang dipimpinnya sampai saat ini belum ditunjuk untuk mengelola BRT. Karena hal ini masih memerlukan kajian terlebih dahulu dan akan ditempuh pembahasan bersama dengan pihak dishub dan pihak terkait lainnya. \"Jadi belum sampai pada tahap penugasan atau penunjukan,\" tukasnya. Opsi memilih Perumda Pembangunan diungkapkan Sekretaris Daerah, Drs H Asep Deddi. Dia menilai, BRT ini perlu dikelola badan usaha. Merujuk pada BUMD milik Pemerintah Kota Cirebon, Perumda Pembangunan dirasa cocok. Terpisah, Kepala Seksi Angkutan Dishub Kota Cirebon Yanto Budiarto S mengatakan, BRT belum ada keputusan walikota atau badan hukum yang akan ditunjuk. Kemudian untuk rutenya, menunggu walikota menunjuk pengelola BRT. “Sekarang, setiap transportasi umum harus berbadan hukum. Jadi BRT ini juga perlu ditentukan siapa pengelolanya,\" ujarnya. Rute dan konsep operasional ini sebetulnya sudah disusun. Hanya saja, Yanto enggan membocorkannya. Secara administratif masih dalam pengajuan kepada walikota, yang kemudian akan ditetapkan. “Jadi itu belum. Masih nunggu persetujuan walikota,” katanya. Untuk halte sendiri, dishub berencana menggunakan sarana yang ada. Namun karena BRT ini memiliki spesifikasi pintu yang berbeda dengan bus umumnya, rencananya akan ditambahkan tangga portable. Halte BRT dan biasa memang berbeda. Ke depannya, fasilitas untuk penumpang tersebut akan diperbaiki. Menyesuaikan dengan konsep BRT. Seperti diketahui, BRT yang direncakanan diberikan ke Cirebon berjumlah 10, namun yang terealisasi hanya 5 buah. Kondisi BRT sendiri bisa menampung sekitar kurang lebih 30 orang. Diharapkan BRT bisa menjadi moda transportasi masal yang mengurangi beban kendaraan di jalanan Kota Cirebon. Diharapkan masyarakat Kota Cirebon bisa memanfaatkan transportasi masal ini saat BRT sudah beroperasional. (gus)

Sumber: