Siswa Keluarga Miskin Mendaftar Pertama

KUOTA 90 persen bagi warga kota, di dalamnya ada sekitar 20 persen yang dikhususkan untuk siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Hal itu dibenarkan Kadisdik Anwar Sanusi.   Dalam pasal 13 Perwali PPDB 2013, kata Anwar, peserta didik baru bisa diterima di sekolah tujuan jika berasal dari keluarga miskin yang berada di sekitar wilayah sekolah tujuan. Dengan syarat, calon siswa baru memegang KCMS, Jamkesmas, atau SKTM yang sudah mendapat rekomendasi dari Dinsosnakertrans Kota Cirebon. Selain itu, seleksi peserta didik baru dari keluarga miskin didasarkan pada potensi akademik yang sesuai Nilai Ujian Negara (NUN). “Kami batasi hanya 20 persen dari daya tampung sekolah,” ucap anwar Sanusi. Penerimaan peserta didik baru khusus keluarga miskin itu mendahului PPDB online mandiri (mulai dibuka 24 Juni 2013) dan manual (2-7 Juli 2013). KEPSEK SIAP AMANKAN PPDB Sementara itu, para kepsek SMPN, SMAN, dan SMKN di Kota Cirebon siap untuk melaksanakan perintah dalam Peraturan Wali kota (Perwali) PPDB 2013. Sebagai penangggung jawab di sekolah masing-masing, kepsek memiliki kewenangan dan kebijakan penuh dalam PPDB nanti. Kepala SMPN 1 Cirebon Tusman SPd MM mengatakan, secara pribadi dia siap untuk melaksanakan segala perintah dalam Perwali PPDB 2013. Bahkan, untuk menghalau pemaksa kehendak sekalipun, tidak perlu dilakukan penjagaan oleh petugas kepolisian. Terkait jumlah siswa untuk setiap rombongan belajar (rombel) yang dipatok 40 siswa baru, Tusman mengaku siap. Padahal, pada tahun sebelumnya, SMPN 1 Cirebon masih berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf International (RSBI), dengan kuota setiap rombel hanya 30 siswa saja. Tusman mengaku telah mengusulkan jumlah maksimal 36 siswa. Namun, oleh disdik diharuskan menggenapi sampai 40 siswa. Dengan demikian, SMPN 1 harus menambah kursi dan meja setidaknya untuk sepuluh orang setiap kelas. Jika dikalikan jumlah rombel SMPN 1 yang ditetapkan sejumlah 9 rombel, Tusman harus menyiapkan 90 kursi dan meja. “Akan kami usahakan. Bila perlu minta bantuan disdik,” ucapnya, Selasa (18/6). SMPN 1 Cirebon menjadi slaah satu sekolah favorit tujuan siswa baru. Karena itu, Tusman akan menjaga secara baik penerimaan siswa baru pada PPDB tahun 2013 ini. Meskipun kali pertama, dia yakin persiapan tidak akan berbeda dengan PPDB online sebelumnya. “Waktu RSBI, kita menerapkan sistem online untuk pendaftar dan pengumuman,” terangnya. Kali ini, dia hanya akan melihat pada hasil Nilai Ujian Nasional (NUN) saja. Jika tidak mencukupi, tidak peduli titipan siapa pun, SMPN 1 pasti menolaknya. Hal senada disampaikan Kepala SMAN 2 Cirebon Suroso MPd. Menurutnya, prinsip yang digariskan pimpinan dan Perwali PPDB 2013 akan dilaksanakan dengan baik dan benar. Sebagai kepala sekolah, dia bertanggung jawab penuh terhadap segala dinamika yang terjadi di SMAN 2. “Kami juga memiliki kewenangan dan kebijakan di sekolah,” ucapnya. Untuk PPDB 2013, Suroso akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Untuk menghalau pemaksa kehendak, dia menyerahkan kepada sistem jaring pengaman yang dibangun disdik maupun pemkot. Suroso mengharapkan, semua pihak berpikir bahwa sekolah adalah investasi untuk menempatkan anaknya sesuai dengan kemampuan akademik. Jangan sampai, karena dipaksakan anak menjadi telantar. Saat ini, dengan ketegasan wali kota dan wawali serta aturan dalam Perwali PPDB 2013, sudah tidak ada lagi peluang titip-menitip. Sedangkan anggota DPRD, Djoko Poerwanto mengatakan tahun ini belum waktunya kepsek dilepas begitu saja. Jika ini terjadi, Djoko bisa membayangkan intervensi dan intimidasi yang diterima kepsek dari pemaksa kehendak. Karena itu, dia berharap agar kepsek diberikan proteksi maksimal. Baik dalam bentuk penjagaan dari kepolisian, maupun sikap bersama untuk membela kepsek yang ditekan. Aksi titip-menitip siswa baru, sama dengan memberikan contoh tidak baik pada masa depan anak. “Mereka diajarkan praktik korupsi sejak kecil. Bagaimana bangsa ini akan maju kalau pendidikannya seperti ini? Jangan ada aksi titip-menitip dari siapa pun,” imbaunya. (ysf)

Sumber: