Duh, Data Penerima Bantuan Dianulir

CIREBON– Pemprov Jabar memutuskan menganulir seluruh data penerima bantuan keluarga miskin terdampak pandemi virus corona, baik yang bersumber dari data terpadu keluarga sejahtera (DTKS) maupun non-DTKS Pemprov Jabar.

Kepastian tersebut disampaikan Kadinsos Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra saat dihubungi Radar Cirebon, Senin (20/4) malam. Menurut Dadang, keputusan dianulirnya data yang bersumber dari DTKS dan non-DTKS disampaikan Pemprov Jabar dalam rapat teleconference yang dilangsungkan di command center, Senin (20/4) sore.

“Semua data DTKS dan Non-DTKS dari Kabupaten Cirebon dianulir. Tidak hanya dari wilayah kita. Ini dari seluruh Kabupaten atau Kota se-Jawa Barat,” ujar Dadang.

Menurutnya, Pemprov Jabar pada awalnya menetapkan kuota penerima bantuan dari DTKS sebanyak 14.007 KK. Angka tersebut bersumber dari data DTKS tahun 2015 yang sudah divalidasi dan dilakukan verifikasi oleh Dinsos Kabupaten Cirebon. Selain itu, Dinsos juga sudah mengajukan sekitar 108 ribu KK dari sumber data non-DTKS, yang di antaranya sebanyak 26 ribu merupakan warga miskin baru.

“Ada perubahan skenario dari Pemprov Jabar terkait teknis bantuan dan pengalokasiannya. Intinya, baik kuota yang 14 ribu ataupun 108 ribu semuanya dianulir. Akan ada skenario baru. Besok (hari ini, red) rapat lagi dengan menghadirkan camat dari 40 kecamatan,” imbuh Dadang.

Dadang pun belum bisa mendetailkan skenario baru yang akan diambil oleh pemprov tersebut. Hanya saja, menurutnya, untuk penerima bantuan yang diajukan dari desa harus dilampiri surat keterangan atau pernyataan dari kuwu sebagai penguat, jika yang diajukan tersebut memang benar-benar warga miskin.

“Detailnya mungkin besok (hari ini, red). Nanti juga untuk teknisnya sebagian melalui aplikasi sapa warga. Saya sedang menyiapkan bahan untuk besok. Ini juga masih lembur. Jelasnya besok saja saya sampaikan,” ungkapnya.

TIDAK JELAS

Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon R Hasan Basori mengatakan, data jumlah penerima bantuan warga terdampak covid-19 masih belum tetap.  Bahkan, data yang disodorkan pemerintah provinsi masih kacau. Tidak sinkron dengan daerah. Selalu ada perubahan. Awalnya pemerintah provinsi menyebutkan kuota bantuan untuk Kabupaten Cirebon dikeluarkan sebanyak 123 ribu. Namun, berubah menjadi 14 ribu.

\"Data bantuan dari provinsi untuk warga terdampak covid-19 masih kacau. Dari 123 ribu, tiba-tiba menjadi 14 ribu. Malah yang terakhir katanya dianulir,\" ujar Hasan Basori, kemarin.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten harus segera bergegas. Menyiapkan datanya. Mengingat, data belum terkumpul dari 40 kecamatan. \"Di satu sisi, untuk bantuan yang akan dikeluarkan itu juga melibatkan banyak pihak. Tanpa terkecuali, pihak desa yang memiliki sumber anggaran, Dana Desa (DD),\" terangnya. (dri/sam)

Sumber: