Pencairan Belum Jelas, Bantuan Bikin Gaduh

CIREBON – Bantuan untuk warga terdampak Covid-19 yang rencananya digulirkan pemerintah dalam bentuk sembako dan uang tunai, membuat gaduh. Bantuan ini tidak kunjung datang, sementara warga mengharapkan.

Keluhan warga ini santer dilontarkan kepada Ketua RW. Sebagai penyambung lidah ke tingkat pemerintahan, RW dibuat ketar-ketir menjawab pertanyaan warga.

Seperti RW 06 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan. Ketua RW setempat, Sri Subekti mengaku dirinya sampai harus door to door meminta sumbangan dari warga yang mampu. Sumbangan dalam bentuk apapun diterima. Baik sembako berupa beras, ataupun uang tunai. Itu digunakannya untuk memasak nasi dan lauk pauk dan memenuhi kebutuhan pokok warga yang tidak mampu. Giat masak-memasak bersama RW dan warga ini telah berjalan dua hari terakhir, dan rencananya dilakukan setiap hari.

Sri mengatakan, banyak warga yang mempertanyakan bantuan yang ramai digemborkan pemerintah melalui media. Warga di RW 06, kata Sri, juga banyak yang menganggur selama masa physical distancing. Mengingat di RW tersebut, mayoritas warga bekerja sebagai pedagang. “Jangankan sembako, RW 06 mah masker juga ngga dapat,” sesalnya.

Sri telah melakukan pendataan dan mengumpulkan KK warga yang berhak menerima bantuan pemerintah itu. Jumlahnya, ada 150 KK. “Sesuai prosedur dari kelurahan, 150 KK ini bukan pensiunan, bukan pegawai tetap, dan bukan orang yang sudah mendapatkan kartu PKH/PKS,” ungkapnya.

“Kalau tanya ke kelurahan kapan cair bantuan itu, jawabnya nanti kalau sudah ada dikabarin. Dan selalu seperti itu jawabnya. Akhirnya jawaban itu juga yang saya sampaikan kepada warga,” imbuhnya.

Hari pertama, ia berhasil mengumpulkan bantuan secara door to door, ia mampu mengumpulkan 20 kilogram beras dan Rp250 ribu uang tunai. Uang dibelikan kebutuhan konsumsi seperti kangkung, toge, bumbu, tempe serta minyak.

Salah seorang warga RW 06, Sukaesih, yang biasa berjualan di pasar, kini tidak lagi melakukan aktivitasnya. Sukaesih yang berjualan makanan siap santap itu mengaku tidak memiliki penghasilan seperti biasanya. “Nunggu bantuan, tapi ngga pasti kapan waktunya,” sesalnya.

Ketua RW 10 Samadikun Selatan Iwan Supriatna mengatakan hal yang sama. Iwan mengatakan, masyarakatnya dibuat gaduh akan bantuan dari pemerintah yang belum jelas kapan terealisasi. Iwan sendiri sudah melakukan pendataan terhadap warganya.

“Pasti gaduh. Banyak yang tanya, sebenarnya, benar ngga sih bantuan itu? Ngasih bantuannya kapan? Banyak sekali warga yang datang dan pergi bertanya seperti itu,” kata Iwan.

KHAWATIR KONFLIK, TOLAK BANTUAN

Pertanyaan dan keluhan warga juga diterima Ketua RW 17 Kriyan Barat, Bambang Jumantra. Meski begitu, Bambang terang-terangan menolak bantuan pemerintah untuk warga terdampak Covid-19 itu. Alasannya, bantuan itu hanya diperuntukan bagi 874 keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) se-Kota Cirebon. Sementara di Kota Cirebon, terdapat 247 RW. Hal itu, lanjut Bambang, rawan memicu konflik.

“Kalau kuota Bantuan Gubernur tersebut dibagi jumlah RW yang ada di Kota Cirebon, berarti masing-masing RW cuma dapat 3 KRTS. Sedangkan pengajuan bantuan terdampak Covid-19 dari Kelurahan Pegambiran saja sekitar 3.963 KRTS,” katanya.

Jika dibagi rata, kata dia, itu artinya Kelurahan Pegambiran hanya mendapat 51 KRTS dari 3.963 pengajuan. Kondisi ini, kata dia jelas akan memicu kegaduhan di masyarakat.

Sumber: