Bahas Penanganan Covid-19

CIREBON - Petugas kesehatan penanganan Covid-19 di RSUD Waled, Kabupaten Cirebon mempertanyakan besaran anggaran pemulasaraan hingga penguburan jenazah Covid-19. Pasalnya, sesuai Permenkes RI, anggaran pemulasaran untuk satu jenazah hanya Rp3 juta. Hal itu jelas sangat timpang dengan biaya yang harus dikeluarkan di lapangan.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Moch Luthfi MSi mengatakan, untuk dana pemulasaran, memang menjadi tanggung jawab pemerintah.

\"Semua biaya yang dikeluarkan tidak ada tarifnya. Itu adalah belanja pemerintah daerah.  Makanya, pemulasaran jenazah ini adalah tanggung jawab negara. Artinya, tanggung jawab pemerintah,\" jelas Luthfi, usai RDP dengan tim gugus tugas penanggulangan covid-19, di ruang paripurna, kemarin.

Masih mending, kata dia, ada subsidi Rp3 juta per pasien. Sisanya ditanggung pemerintah daerah. Yang penting, pihak rumah sakit tetap melaksanakan tugasnya sesuai tupoksinya dan ada sistem pertanggungjawaban keuangannya. \"Artinya, ketika rumah sakit rugi, yang menanggungnya pemda,\" tuturnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Waled, dr H Budi Setiawan Soenjaya mengatakan, untuk pemulasaraan satu jenazah saja, pihak RSUD Waled harus mengeluarkan anggaran hingga Rp20 juta. Hingga saat ini, sedikitnya pihak RSUD Waled sudah menjalankan proses pemulasaraan 15 jenazah Covid-19.

\"Ini yang agak aneh masalah pemulasaran. Kami hitung kemarin itu harganya untuk satu pemulasaran itu butuh 10 set untuk 10 orang tim pemulasaran. Satu orang (1 set) itu biayanya sekitar Rp2 jutaan,\" tuturnya.

Sehingga, untuk 10 set tim pemulasaran pihak RSUD Waled harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp20 juta untuk satu jenazah Covid-19. \"Tim kami itu bekerja sampai ke penggaliannya. Sampai sekarang sudah ada 15 lubang yang digali. Tapi sebenarnya, RSUD Waled sendiri baru 4, sisanya dari rujukan,\" imbuhnya.

Selain itu, sambung Budi, pihaknya juga masih dibuat bingung dengan belum adanya Juklak dan Juknis perihal anggaran yang dikeluarkan RSUD Waled dalam pemulasaran jenazah Covid-19.

\"Ini yang masih menjadi kebingungan dari kami dan belum adanya juklak juknis, bahwa di rumah sakit kami ini siapa yang menanggung (biaya) nya,\" paparnya.

Terlebih, sambung Budi, jika ada warga diduga Covid-19 yang meninggal dunia kemudian dibawa ke RSUD Waled.

Biaya yang sudah dikeluarkan dalam proses pemulasaran jenazah tersebut dipastikan tidak akan diganti. \"Nah, itu kami sudah konsultasi dengan BPJS, itu tidak ada penggantian, belum ada juknisnya. Dan itu masih menjadi PR kami, mungkin untuk terus mencari pemecahannya,\" terangnya.

Dalam forum tersebut, dia menyampaikan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk penatalaksanaan Covid-19 hingga tiga bulan ke depan. Untuk Alat Kesehatan (Alkes), anggaran sebesar Rp17,9 miliar lebih. Rehab gedung Rp400 juta, bahan medis habis pakai Rp9 miliar, biaya pendukung Rp1,2 miliar.

\"Untuk alkes terdiri dari beberapa item. Yakni ventilator, saktion, troli sampai ke PCR.l,\" paparnya.

Selain itu, pihaknya juga menginginkan 15 bed yang ada di RSUD Waled yang belum bertekanan negatif untuk bisa bertekanan negatif. \"Karena untuk keselamatan tenaga medis dan penyembuhan pasien juga,\" pungkasnya. (sam)

Sumber: