Luthfi Tak Usah Intervensi Internal PDIP

CIREBON - Tiket rekomendasi Calon Wakil Bupati (cawabup) Cirebon jatuh ke tangan Hj Wahyu Tjiptaningsih masih diragukan. Pasalnya, bentuk fisik hitam di atas putih belum muncul. Namun, berbagai spekulasi muncul.

Kondisi itu pun membuat isu cawabup semakin liar. Terlebih, saat ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi, menilai sembilan cawabup yang diusung DPC PDIP beberapa waktu lalu mendampingi Wahyu Tjiptaningsih kurang kompeten.

\"Ketua DPRD yang juga ketua DPC PKB itu, harusnya tidak ikut campur ke dapur PDIP. Kesannya, ketua DPRD selalu mencari muka ke publik. Sebab, urusan cawabup itu kewenangan internal PDIP,\" jelas Anggota Baitul Muslimin Indonesia  (Bamusi) Kabupaten Cirebon, Abdurrohim SPdI kepada Radar Cirebon, kemarin (27/4).

Menurutnya, yang harus dipikirkan sekarang ini adalah penanganan Coronavirus Disease (covid-19) di Kabupaten Cirebon segera selesai. Bukan membangun isu politik di tengah pandemi covid-19. Biarkan, persoalan wabup menjadi internal PDIP.

\"Saat ini berbagai elemen juga sedang konsen dalam penanganan Covid-19. Kemudian, tidak pantas menilai orang di dalam partai lain. Lebih baik, menilai diri sendiri dan internal partai sendiri serta lembaga yang dipimpinnya,\" kata pria yang akrab disapa Rohim itu.

Lebih lanjut Rohim menjelaskan, kaitan tiket rekomendasi cawabup sendiri masih belum pasti. Semuanya dipending oleh DPP PDIP. Fokus penyelesaikan pandemi covid-19. Dia menilai, apa yang disampaikan Ketua DPC PDIP yang juga Bupati Cirebon Drs H Imron MAg hanya sebatas desakan. Agar situasi adem, untuk kepentingan daerah. \"Dalam politik, hal-hal yang seperti itu pasti ada. Apalagi, Imron merangkap dua jabatan strategis di politik, yakni ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon sekaligus Bupati Cirebon,\" paparnya.

Artinya, sambung Rohim, apa yang ramai di publik itu masih isu. Pada prinsipnya hitam di atas putih tiket rekomendasi jatuh ke tangan siapa itu belum turun. Adapun munculnya nama Istri Sunjaya yang belakangan menjadi topik pembicaraan publik hanya isu. Menjelang diturunkannya rekomendasi.

\"DPP belum menunjukan siapa yang direkom. Karena semua fokus pada penanganan Covid-19. Kalau berbicara realistis, mestinya soal rekom prioritas pada pilkada serentak. Kabupaten Cirebon masa politiknya masih jauh jadi ga terlalu masuk dalam prioritas,\" pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi MSi menilai, sembilan nama yang diusulkan menjadi calon wakil bupati ke DPP PDI Perjuangan dinilai tak layak.

Pasalnya, masih ada kader yang lebih kompeten masuk di bursa calon wakil bupati. Ditambah, jam terbang sembilan nama tersebut kurang memadai. Sehingga perlu adanya kader yang matang menjadi calon pendamping E2.

\"Nah, yang memadai itu Mustofa dan Rudiana. Apalagi, jam terbang mereka sudah tinggi. Dengan kemampuan leadership yang mumpuni. Harusnya, kedua nama itu masuk di bursa calon wakil bupati yang diusulkan mendampingi Wahyu Tjiptaningsih,\" ujar Luthfi. (sam)

Sumber: