Antisipasi Dampak PSBB, Soal Bantuan, Pemkab hingga Pemdes Harus Sinergis

MAJALENGKA - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H Nasir menilai usulan Pemprov Jawa Barat yang mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Menteri Kesehatan RI, perlu  diantisipasi dampak sosialnya.

\"Jangan sampai kebijakan itu malah merugikan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah kota/kabupaten hingga pemerintah paling bawah harus bersinergis dalam menyalurkan dana bansos atau jaring pengaman sosial. Jangan sampai saling menyalahkan satu sama lain,\" tegasnya, melalui rilis yang diterima (1/5).

Menurut dia, jika ada kekeliruan bisa disampaikan baik-baik. Misalnya, jika ada kuwu atau kades yang protes, tidak usah disampaikan melalui video hingga viral. Alangkah bijaksananya menggunakan mekanisme yang berlaku.

Berkaitan dengan PSBB, politisi asal Majalengka ini mengatakan pada prinsipnya saya mendukung rencana pemberlakuan PSBB di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.

\"Saya dukung untuk mempercepat penanggulangan Covid-19 di provinsi terbanyak penduduknya di nusantara ini,\" kata politisi PKB ini.

Namun persoalan paling prinsipil adalah ketersediaan pangan untuk penduduk. Karenanya, dirinya mendorong, sebelum diberlakukan PSBB harus terlebih dahulu disepakati formula pemberian dan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid 19.

\"Perlu ada mekanisme yang jelas dan terukur antara Pemprov Jabar dan pemkab maupun pemkot dalam penyalurannya,\" imbuhnya.

Menurut Nasir, dalam realitasnya saat PSBB diberlakukan nanti, yang terdampak bukan hanya keluarga miskin yang terdata pada DTKS. Tapi juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Bukan hanya itu profesi lainnya seperti guru ngaji, pegawai honorer, pekerja dan buruh harian hingga pedagang kecil, akan merasakan dampaknya, dengan berkurangnya pendapatan.

\"Silahkan Pemprov dan Pemkab/Kota berembuk terlebih dahulu, bagaimana skema pemberian dan penyaluran bansos, berapa KK yang ditanggung oleh Pemprov dan berapa yang ditanggung pemkab atau pemkot,\" katanya.

Kemudian jika telah disepakati, dalam proses penyalurannya disalurkan dalam waktu dan cara yang sama, agar tidak terjadi gejolak di masyarakat.

Kalau PSBB tanpa perencanaan yang matang hanya akan menyisakan kerawanan sosial di masyarakat. Terutama dampak sosial ekonomi yang paling vital.

Di bagian lain, warga Majalengka mendukung penerapan PSBB jika memang tujuannya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

\"Saya mendukung rencana Pemprov dan Pemkab Majalengka, agar wabah ini segera berakhir. Tapi kebijakan itu harus benar benar diterapkan dan perlu ada sanksi buat masyarakat yang tidak patuh,\" papar Eki Kiyamudin warga Kelurahan Majalengka Kulon.

Dia berharap, selain PSBB diterapkan, semua masyarakat kecuali orang mampu diberikan bantuan sosial atau bantuan sembako.

Sumber: