Wacana Relaksasi PSBB ala Mahfud MD Ditentang

WACANA relaksasi atau pelonggaran PSBB yang dilontarkan Menkopolhukam Mahfud MD ditentang sejumlah pihak. Relaksasi dianggap akan semakin menambah jumlah pasien Covid-19.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan pemerintah tak terburu-buru melakukan relaksasi PSBB. Ia meminta relaksasi PSBB lebih mendengarkan pendapat para kepala daerah.

“Memang benar semua merasakan tidak nyaman karena terus berdiam di rumah. Namun, demi kesehatan dan keselamatan banyak orang, relaksasi PSBB hendaknya tidak perlu terburu-buru,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/5).

Politisi Golkar ini menilai sebelum kecepatan penularan Covid-19 terkendali, relaksasi PSBB sebaiknya jangan dilakukan. Menurutnya, hingga saat ini kecepatan penularan corona belum bisa dikendalikan. Jumlah pasien tiap harinya bertambah ratusan orang.

“Penerapan PSBB yang konsisten masih diperlukan terlebih di Jakarta sebagai episentrum Covid-19. Jakarta perlu diberi waktu lebih agar mampu mengendalikan kecepatan penularan Covid-19. Demikian pula dengan daerah lainnya,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan salah satu anggota tim Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono. Dia menyebut pemerintah justru harus lebih konsisten menerapkan PSBB.

“Kita harus konsisten sampai (Covid-19) turun bener. Itu kan harusnya suspect juga turun, bukan hanya kasusnya, kasus kan yang sudah dites, ya kan, kita harus konsisten,” ujarnya.

Ia meminta sebaiknya wacana relaksasi PSBB dibicarakan di internal pemerintah, bukan diungkapkan ke publik. Sebab, itu dapat membingungkan masyarakat yang saat ini sedang atau baru menghadapi PSBB di wilayahnya.

“Nanti masyarakat bingung, nih PSBB baru jalan di berapa wilayah, kok di level nasional diomongin tentang itu (relaksasi PSBB),” katanya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah membuat kriteria agar bisa membuat kebijakan relaksasi PSBB. Pemerintah harus menyusun mekanisme melepas pembatasan secara bertahap.

“PSBB saja belum diimplementasikan secara nasional. Padahal ini yang harus lebih didorong,” katanya.

Sumber: