6 Salah Sasaran, 69 KK Penerima Bantuan Ganda

CIREBON - Ada enam kepala keluarga (KK) daftar penerima bantuan provinsi yang salah sasaran. Keenam KK tersebut, teridentifikasi termasuk orang mampu. Anehnya lagi, ada dua PNS dan tiga perangkat desa yang masuk dalam penerima bantuan.

Hal tersebut diketahui, saat sidak dan peninjauan Camat Mundu, Anwar Sadat kepada calon penerima bantuan langsung tunai provinsi di Kecamatan Mundu, Kamis siang (14/5).

Camat Mundu, Anwar Sadat mengatakan, pihaknya telah menerima informasi dan data adanya salah sasaran calon penerima BLT Provinsi di Kecamatan Mundu.

“Kalau yang salah sasaran itu ada enam KK. Makanya, sekarang kita tinjau langsung ke lapangan. Bagaimana kondisi calon penerima bantuan tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan informasi data hasil validasi dari Puskessos yang diterima pihaknya, ternyata ada beberapa calon penerima bantuan provinsi yang merupakan PNS dan orang mampu. “Dari data yang masuk, ada dua orang PNS, tiga perangkat desa, dan satu orang mampu bahkan terbilang kaya, yang masuk dalam daftar penerima bantuan provinsi,” tuturnya.

Pihaknya sudah mengajukan pergantian enam orang calon penerima bantuan sosial tersebut kepada Dinsos. Dengan alasan, tidak tepat sasaran. Dan dialihkan kepada penerima yang benar-benar tepat sasaran.

Setelah pihaknya meninjau ke salah satu warga yang tergolong mampu secara ekonomi, namun masuk dalam penerima bantuan, pihaknya memastikan data tersebut merupakan data salah sasaran. “Kita ke Haji Toat warga Setupatok, dia merupakan pensiunan Kemenag dan pengelola BPIH Mundu juga. Rumahnya juga cukup bagus,” ujarnya.

Menurut Anwar, H Toat yang masuk dalam data warga penerima bantuan, ingin agar namanya tersebut diganti dengan warga yang benar-benar miskin. “H Toat sangat bersedia namanya dicoret dan diganti dengan warga miskin,” ucapnya.

Anwar menduga, H Toat ini dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan oleh SKPD terkait. Karena memang, yang bersangkutan merupakan seorang petani dari mulai berdinas sampai pensiun, tetap bertani dan memiliki kartu tani. Sehingga, kemungkinan oleh Dinas Pertanian dimasukkan ke dalam penerima bantuan provinsi.

Sementara itu, H Toat kepada Radar mengatakan, dirinya tidak mengetahui sama sekali jika dirinya dimasukkan ke dalam daftar penerima bansos provinsi. “Sama sekali saya nggak tahu. Nggak ada yang data ataupun yang kasih tahu juga,” bebernya.

Dirinya setuju jika namanya digantikan oleh warga yang benar-benar membutuhkan. Terutama warga yang benar-benar miskin dan sudah tua yang tidak bisa usaha sama sekali.

Toat mengakui, dirinya selain sebagai pensiunan PNS, juga sebagai petani hingga saat dirinya pensiun. “Saya memang sering bertani. Kebetulan saya punya sawah untuk bisa bercocok tanam,” pungkasnya.

Selain itu, temuan lainnya, ada penerima bantuan yang dobel mendapatkan bantuan lainnya. Sesuai data yang masuk dari 6 desa, ada 69 warga yang dobel mendapatkan bantuan. (den)

Sumber: