Ok
Daya Motor

Target Zero Rutihu 2026, Kota Cirebon Gaspol Dukung Program 3 Juta Rumah

Target Zero Rutihu 2026, Kota Cirebon Gaspol Dukung Program 3 Juta Rumah

Plt Sekda Kota Cirebon Sumanto hadiri Rapat Koordinasi II Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2026 yang digelar di Bappeltibangda Kota Cirebon, Kamis 27 November 2025.-Beni Agus Pratama-Prokompim Kota Cirebon

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Pemerintah Kota CIREBON menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat.

Terutama, yang berkaitan dengan percepatan penyediaan perumahan layak dan upaya mencapai zero Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di daerah. 

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi II Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2026 yang digelar di Bappeltibangda Kota Cirebon, Kamis 27 November 2025. 

Agenda ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan target kerja di tahun 2026.

BACA JUGA:Evaluasi Cirebon Satu Data 2025: Pemkot Cirebon Perkuat Integritas dan Kolaborasi Lintas Sektor

BACA JUGA:Hingga November, 14 Ribu SPPG Beroperasi dan Layani 42,8 juta Penerima Manfaat MBG

Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, menyampaikan bahwa Pemkot Cirebon memandang sektor perumahan sebagai pilar penting pembangunan sosial. 

Dalam sambutannya, ia mengapresiasi inisiatif Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II yang memfasilitasi koordinasi lintas wilayah.

"Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Balai atas terselenggaranya Rakor ini."

"Agenda ini bukan sekadar evaluasi capaian 2025, tetapi juga sarana untuk menyatukan arah kebijakan tahun 2026 agar sejalan dengan program pemerintah pusat,” ujar Sumanto.

Pj Sekda menegaskan bahwa tantangan pembangunan perumahan di Jawa Barat semakin kompleks. 

Tingginya kebutuhan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, serta kesiapsiagaan terhadap potensi bencana menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan konsistensi dan harmonisasi perencanaan. 

“Kesempatan ini menjadi momen penting untuk memastikan keselarasan program pusat dan daerah,” tuturnya.

Sumanto juga menyoroti tiga agenda strategis yang memerlukan perhatian serius pemerintah daerah. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: reportase

Berita Terkait