Mengapa korupsi di Indonesia tak pernah surut bahkan semakin ugal-ugalan. Patut diduga karena politik transaksi yang telah menyebabkan biaya politik tinggi.
Untuk mengganti seluruh biaya politik yang mahal, korupsi berpeluang menjadi pilihan. Di antara pilihannya adalah dengan mengajak pihak swasta merekayasa proyek pemerintah.
Namun jauh lebih mendasar alasan praktek korupsi di negeri ini, bukan persoalan itu saja. Tetapi korupsi lebih diakibatkan melemahnya moral hazard. Yakni bentuk pelanggaran etika, regulasi, dan kecurangan kontrak yang mendahulukan kepentingan sendiri dan menyebabkan orang lain merugi.
Lemahnya moral ini menyebabkan seseorang tidak peduli dengan resiko. Bahkan cenderung ugal-ugalan atau urakan. Melupakan tanggungjawab moral atas konsekuensi dan tindakannya kepada pihak lain.
BACA JUGA:Bupati Sidak Harga di Pasar, Eh Malah Ditagih Utang Sisa Kampanye
Hal ini sebagaimana dideskripsikan oleh George E Rejda (2004). Dia mendeskripsikan moral hazard sebagai "carelessness or indifference to a loss; kecerobohan atau ketidakpedulian terhadap kerugian”.
Istilah moral hazard sendiri berasal dari abad ke-17. Istilah itu ecara luas digunakan perusahaan asuransi Inggris di akhir abad ke-19.
Sebuah deskripsi yang memungkinkan tindakan sepihak pemegang asuransi dengan sengaja melakukan segala sesuatu yang dapat merugikan terhadap barang yang diasuransikan. Tentu harapannya akan mendapatkan klaim penggantian dari perusahaan asuransi.
Nah, rendahnya moral pada oknum pejabat kita inilah yang menyebab korupsi terjadi di mana-mana. Menyitir pendapat Menkopulhukam Mahfudin MD bahwa di mana mata melihat di situ ada korupsi. Parah bukan? (*)