Menurutnya, politik elektoral lebih didominasi parpol.
Sementara ormas sebagai kekuatan Civil Society tidak begitu tampak dalam mengisi ruang politik elektoral di Indonesia.
"Karenanya, politik eletoral juga penting melibatkan masyarakat sipil melalui pendidikan politik untuk penyeimbang demokrasi kita," ucapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum terpilih PMII Cirebon Syaroti Ikhwan dan IMM Kabupaten Cirebon, Eki.
Menurut mereka, Pemilu 2024 harus menjadi ajang demokrasi berkualitas. Diisi dengan gagasan gagasan.
Politisasi politik identitas, isu-isu hoax yang menjadi pemecah belah bangsa harus dihentikan.
Hal itu perlu didorong masyarakat sipil dengan ngambil peran dalam mengawal demokrasi.
Karena itu pendidikan politik kepada masyarakat perlu dikuatkan, terutama bagi generasi muda.
Sementara itu, Ketua Terpilih Ikatan Sarjana NU (ISNU) Kabupaten Cirebon, Udin Jaenudin mengatakan, terkait pemilu memang sedang hangat diperbincangkan.
Namun, masyarakat belum banyak tahu, mislanya apa itu proporsional tertutup atau terbuka, dan seterusnya.
Termasuk kegelisahannya mengenai money politic. Bagaimana pengaruhnya money politic terhadap keberlangsungan demokrasi yang diharapkan.
Sehingga harapannya, dari forum JPPR bersama aktivis muda NU-Muhammadiyah ini, masyarakat tergugah akan pentingnya pemilu yang bersih.
"Sehingga masyarakat tergugah terkait kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat terkait isu demokrasi dan kepemiluan. Setidaknya sedikit bersih," harapnya.
Di akhir diskusi, forum JPPR bersama angkatan muda NU dan angkatan muda Muhammadiyah melakukan deklarasi terkait penguatan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
Nota kesepahaman itu pun ditandatangi oleh banom-banom dan ortom dari kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu.
Menurut JPPR yang merupakan inisator forum tersebut, sudah saatnya NU dan Muhammadiyah bergandeng tangan dan mulai mengawal proses demokrasi di Indonesia.