CIREBON, RADARCIREBON.COM - Nota kesepahaman isu demokrasi dan Pemilu 2024 telah ditandatangani pada Jumat, 16 Juni 2023.
Penandatanganan dilakukan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) bersama angkatan muda Nahdlatul Ulama (NU) dan angkatan muda Muhammadiyah Kabupaten Cirebon.
Dalam nota kesepahaman tersebut terdapat 5 poin penting mengenai pemilu berintegritas. Salah satunya mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
Penandatangan digelar di Talun, Kabupaten Cirebon. Ini merupakan agenda lanjutan JPPR dan aktivis angkatan muda NU-Muhammadiyah sebelumnya.
Sebagai kelompok masyarakat sipil, mereka concern mendiskusikan isu demokrasi dan pemilu.
Para aktivisi angkatan muda ini menilai proses demokrasi dan pemilu di Indonesia mengalami penurunan kualitas.
Di sampin itu, nyaris tidak ada ruang diskursus atau pendidikan politik kepada masyarakat. Sementara itu, dalam proses demokrasi yang terasa hanya politik elektoral dan transaksional.
BACA JUGA:Dugaan Penipuan Penerimaan Calon Bintara Polri di Cirebon, Begini Tanggapan Kuasa Hukum Korban
Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Cirebon Rosisdin, mengatakan bahwa forum masyarakat sipil merefleksikan sekaligus pandangan ormas Islam dalam melihat demokrasi Indoneisa saat ini.
Karena pembicaraan demokrasi dan pemilu hanya berlangsung terbatas di ruang lembaga penyelenggara dan parpol.
"Isu demokrasi dan pemilu harus dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat. Kalau hanya berlangsung di ruang penyelenggara dan parpol, itu artinya kita baru sebatas pada demokrasi prosedural. Sehingga kita harus terus melakukan refleksi agar demokrasi dan kebijakan publik di Cirebon menjadi lebih baik," kata Rosidin.
Refleksi itu dimulai dari pertanyaan: Apa peran ormas Islam dalam agenda penguatan demokrasi?
Koordinator JPPR Kabupaten Cirebon Fathan Mubarak menekankan pentingnya pendidikan politik untuk publik.
Menurutnya, berdasarkan laporan The Economics Intellegence Unit, 4 dari 5 indikator demokrasi di Indonesia dinilai jeblok.
"Variabel indeks demokrasi di Indonesia yang dinilai baik hanya pemilu. Tapi nyatanya pemilu di Indonesia juga masih berlangsung buruk. Itulah kenapa mereka menyebutnya sebagai flawed democracy; demokrasi cacat. Saya sendiri punya catatan panjang soal ini. Sehingga forum yang berbasis NU-Muhammadiyah ini, diharapkan dapat menjadi semacam moral force bagi proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia," tutur budayawan muda itu.