INDRAMAYU, RADARCIREBON.COM – Datuk MYR Agung Sidayu yang merupakan Ketua Dewan Pengawas LKM Rahmatan Lil Alamin mengaku akan membuat laporan khusus kepada United Nations atau PBB terhadap apa yang terjadi di Mahad Al Zaytun.
Dalam catatannya, Datuk MYR Agung Sidayu yang juga Special Consultatice Status in ECOSOC United Nations, Al Zaytun Indonesia kini sedang disudutkan oleh fitnah masif, hoaks, ujaran kebencian dan kedengkian di dunia maya.
Karena itu, Yayasan Pendidikan Pesantren Indonesia (YPI) Wira Tata Buana, akan menulis laporan khusus terkait upaya menyudutkan lembaga pendidikan, hanya berdasarkan disinformasi yang terjadi di dunia maya.
“Menanggapi segala hal yang merupakan pengabaian terhadap HAM bagi Al Zaytun Indonesia dan pimpinannya Syekh Al Zaytun Prof Dr (HC) AS Panji Gumilang,” demikian disampaikan dalam keterangan tertulis.
BACA JUGA:Kisah Zezen Zainal, Mulai dari RCTV Kini Bakal Ceramah di Tv Nasional
Menurutnya, Syekh Panji Gumilang dan Mahad Al Zaytun selalu menjalankan kepemimpinan dan pesantren mengacu pada hal-hal yang dipromosikan oleh PBB dan Sekretaris Jenderal Antonio Gutteres.
Oleh karena itu, Al Zaytun Indonesia menolak semua tudingan tak berdasar, dan sejak didirikan pada tahun 1999, sebagai lembaga pendidikan formal Al Zaytun berusaha memberikan pendidikan untuk generasi muda.
Al Zaytun Indonesia tetap berkomitmen untuk menjalankan motto lembaga pendidikannya yaitu “Pusat Pendidikan, Perdamaian dan Budaya Toleransi. Motto ini, sejalan dengan apa yang diharapkan PBB.
“Al Zaytun Indonesia, menolak tudingan tertutup, karena di setiap tahapan acara yang diadakan selalu diupload melalui website, youtube dan media sosial lainnya,” katanya.
Kemudian, pintu Mahad Al Zaytun selalu terbuka untuk semua orang. Namun sebagai lembaga pendidikan memiliki aturan tersendiri mengenai etika dan disiplin yang harus diikuti oleh tamu.
Disampaikan Datuk MYR Agung Sidayu, Al Zaytun Indonesia menolak anggapan mengajarkan radikalisme, intoleransi, karena selama 24 tahun melaksanakan program pendidikan formal dari tingkat SD, SMP dan SMA serta Perguruan Tinggi, hanya melaksanakan kurikulum nasional, dan tidak ada bukti di dalam maupun di luar kampus (untuk alumni) yang terlibat dalam tindakan kekerasan.
Meminta kepada pemerintah baik pusat maupun daerah (Jawa Barat) untuk mencegah dan menghentikan segala fitnah dan hoax.
Apalagi beredar sebelum semuanya sudah terlambat dan mengganggu ketentraman masyarakat, apalagi di tahun politik menjelang Pemilu 2024. “Tuhan memberkati kalian semua, Walhamdulillahi Rabbil Alamin,” tegasnya.