Legislatif Bakal Voting Hibah-Bansos

KEJAKSAN- Dana hibah bansos yang menjadi polemik di internal DPRD mulai menemukan titik terang. Pasalnya, setelah menggelar rapat internal di Aula Griya Sawala, kemarin (20/1), pimpinan memutuskan untuk membuat kertas voting terkait keberadaan dana hibah dan bansos. Dalam voting tersebut, nantinya akan ada dua opsi, yaitu penundaan pencairan dana hibah dan bansos hingga pemilihan legislatif, atau pengalihan dana hibah dan bansos. Dalam rapat tersebut, hampir seluruh anggota DPRD Kota Cirebon hadir. Pada awal rapat, mereka mempertanyakan rapat gelap yang digelar oleh pimpinan DPRD bersama dengan oknum DPRD dan juga OPD yang mengelola hibah bansos. Termasuk mempertanyakan draf bansos yang merupakan titipan DPRD. “DPRD itu kan lembaga kolektif kolegial, sehingga seharusnya kalau seperti ini dibicarakan terlebih dahulu. Saya kira, kalau memang dari awal dibicarakan, pasti tidak akan terjadi masalah seperti ini,” ujar Lili Eliyah dalam rapat tersebut. Sementara dalam rapat itu, ditampung juga usulan-usulan untuk solusi polemik hibah bansos ini. Andi Riyanto Lie SE mengusulkan agar anggaran tersebut dialihkan pada program yang lebih nyata. Ketimbang keberadaannya memicu polemik dan disalahgunakan. Udin Saefullah pun sempat menyarankan dana hibah dan bansos dialihkan pada pembangunan fisik. Namun saran tersebut tidak disepakati oleh Taufik Pratidina ST mengingat rakyat yang sudah mengusulkan pun harus diperhatikan. Hingga rapat berakhir belum ada keputusan pasti terkait dana hibah dan bansos tersebut. Sehingga akhirnya akan dilakukan voting. Diwawancara usai rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi menjelaskan pada prinsipnya pimpinan akan melindungi seluruh anggotanya. Kertas voting pun mulai disebar hari ini. Dan keputusan yang diambil adalah suara terbanyak atau minimal 50 persen plus 1 atau 16 anggota DPRD. “Pada prinsipnya kita juga mengakomodir keinginan para anggota,” ujarnya. Sementara Ketua DPRD Kota Cirebon, HP Yuliarso BAE mengakui bila masih ada tarik ulur terkait keberadaan hibah dan bansos ini. Yang jelas, sebagai pimpinan, dirinya akan mengikuti suara terbanyak. Mengingat, DPRD merupakan lembaga kolektif kolegial. “Apakah mau diteruskan atau dipindahkan ke program lain? Ini menjadi keputusan teman-teman,” lanjutnya. Secara pribadi, dirinya mendukung bila dana hibah dan bansos itu dinolkan dan dialihkan pada program lain. Secara keberadaannya pun akan dapat lebih terasa oleh masyarakat. (kmg/abd) FOTO: IDA AYU KOMANG/RADAR CIREBON RAPAT. Para wakil rakyat mengadakan rapat internal membahas polemik dana hibah bansos, kemarin (20/1).