Wahyu juga menjelaskan soal tren positif pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang positif itu mendorong perbaikan lapangan kerja secara nasional.
“Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut (pertumbuhan ekonomi), maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025 diarahkan pada pelaksanaan tujuh prioritas pembangunan,” ucap Wahyu.
Ketujuh prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon pada 2025, di antaranya pendidikan merata dan berkualitas berbasis Iptek, pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau, perekonomian inklusif dan berdaya saing, serta ketahanan pangan, kualitas dan taraf hidup masyarakat, serta sistem perlindungan sosial, keamanan dan ketahanan daerah, infrastruktur memperhatikan kualitas lingkungan hidup, dan reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan.
BACA JUGA:Bersama BRI, Cokelat nDalem Mengukir Manisnya Usaha Mikro
BACA JUGA:PN Jakpus Vonis SYL 10 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Sebesar Rp14 Miliar
“Penyusunan rancangan PPAS tahun 2025 ini, secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah, dan skala prioritas pembangunan daerah."
"Dalam hal ini, belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah,” jelasnya.
“Prinsip dalam pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai."
"Sedangkan pada sisi belanja, merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan,” imbuhnya.
BACA JUGA:Polresta Cirebon Amankan 3 Orang Pengguna Sabu-Sabu, Salah Satunya Oknum Pejabat Desa
Ia juga menerangkan soal kerangka pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) 2025.
Dalam kerangka APBD itu, disebutkan pula soal pendapatan asli daerah (PAD), target pajak daerah, retribusi hingga pengelolaan hasil kekayaan daerah.
Wahyu juga menjelaskan soal proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer.
Dan, proyeksi tentang target belanja daerah juga disampaikan dalam nota pengantar rancangan KUA-PPAS TA 2025.
“Dokumen rancangan yang telah disampaikan dan akan dibahas untuk disepakati bersama menjadi KUA-PPAS definitif sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD tahun anggaran 2025,” pungkasnya. (*)