Meski penuh kritik, Nuzul tetap menyampaikan apresiasinya terhadap langkah-langkah awal yang telah diambil Bupati dan Wakil Bupati Kuningan.
Namun ia menegaskan, penilaian terhadap kinerja kepala daerah harus tetap berpijak pada regulasi dan dokumen perencanaan resmi, bukan sekadar simbolisme 100 hari kerja.
Selain itu, Nuzul juga menyinggung belum bergeraknya realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) secara signifikan.
"APBD sampai hari ini belum berjalan maksimal. Tapi justru yang ditonjolkan malah program 100 hari kerja, seolah itu lebih penting dari kebijakan anggaran satu tahun penuh yang sudah dirumuskan secara matang," katanya kritis.
Lebih lanjut, Nuzul mengingatkan bahwa kondisi daerah saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan serius.
Mulai dari gagal bayar, kemiskinan ekstrem, angka stunting tinggi, pengangguran, hingga TPP pegawai yang belum lancar.
Sementara itu, pencapaian program 100 hari kerja Bupati Kuningan dan wakilnya, diungkapkan, oleh Asisten Daerah (Asda) II Setda Kuningan, H Deden Kurniawan.
Dalam kesempatan tersebut, H Deden mengklaim Pemkab Kuningan telah menjalankan sejumlah program strategis dalam 100 hari kerja Bupati Dian dan Wabup Tuti.
Menurut Deden, tim pemerintah daerah menyusun kriteria capaian 100 hari kerja berdasarkan tiga hal utama: kebutuhan mendesak publik (terutama menjelang lebaran), ketersediaan anggaran dalam APBD, serta realistis dilaksanakan dalam waktu singkat.
"100 hari itu waktu yang sangat terbatas, sehingga program yang dijalankan harus benar-benar terukur dan berdampak,” jelas H Deden.
Terkait opini WDP dari BPK, Deden menyampaikan bahwa opini tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti standar akuntansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta sistem pengendalian internal.
"Yang terlibat dalam pertanggungjawaban ini bukan hanya bupati, tapi juga sekda, BPKAD, dan Inspektorat," ungkapnya.
Sementara itu, menyikapi kondisi jalan rusak, Deden menjelaskan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki total 771 kilometer jalan, dengan 144 kilometer dalam kondisi rusak berat.
Ia mengakui bahwa perbaikan seluruh jalan tidak mungkin selesai dalam waktu 100 hari.
"Untuk membangun 1 kilometer jalan mantap itu butuh Rp2 miliar. Kalau kita punya 200 kilometer jalan rusak, kita butuh Rp400 miliar. Sedangkan saat ini yang kita hadapi adalah utang," ujarnya.
Kendati demikian, Deden memastikan pihaknya tengah mengupayakan perbaikan jalan melalui skema pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).