Namun, perjanjian bilateral Indonesia-AS memiliki jalur tersendiri.
Menurut Airlangga, perjanjian yang telah ditandatangani kedua negara akan mulai berlaku 60 hari setelah penandatanganan, sembari masing-masing pihak melakukan konsultasi internal, termasuk dengan lembaga legislatif seperti Kongres atau Senat di AS dan DPR di Indonesia.
“Ini perjanjian antar dua negara, jadi tetap berproses sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.
Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia meminta agar tarif 0 persen untuk sejumlah komoditas tetap dipertahankan.
Produk agrikultur seperti kopi dan kakao menjadi prioritas karena telah diatur melalui executive order tersendiri.
“Kalau yang lain berlaku 10 persen, yang sudah diberikan 0 persen kita minta tetap,” kata Airlangga.
Selain sektor pertanian, fasilitas tarif 0 persen juga mencakup bagian rantai pasok industri seperti elektronik, CPO, tekstil, dan produk turunannya.
Pemerintah kini menunggu perkembangan dalam 60 hari ke depan, termasuk keputusan lanjutan dari otoritas AS terhadap negara-negara yang telah menandatangani perjanjian.
Airlangga menegaskan akan ada pembedaan perlakuan antara negara yang sudah memiliki perjanjian dan yang belum. Hal ini dinilai memberi ruang strategis bagi Indonesia dalam menjaga daya saing ekspor.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa sebelum putusan Mahkamah Agung, Indonesia telah berhasil menurunkan potensi tarif dari 32 persen menjadi 19 persen melalui diplomasi langsung antara Presiden Prabowo dan Presiden AS.
Dengan adanya kebijakan tarif 10 persen yang berlaku sementara selama 150 hari, posisi Indonesia dinilai semakin membaik secara perhitungan ekonomi.
BACA JUGA:Klaim Prabowo di Washington: MBG Disebut Investasi Strategis dengan Return 35 Kali Lipat
“Dari 19 persen menjadi 10 persen itu tentu lebih baik. Intinya Indonesia siap dengan segala kemungkinan. Kita sudah sedia payung sebelum hujan,” tegasnya.
Pemerintah memastikan diplomasi dan negosiasi akan terus dilakukan secara terukur dan adaptif.
Kepentingan nasional menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil. (*)