SBY Geram Disebut Kapal Karam

*Minta Perwira TNI-Polri yang Tak Netral Mundur JAKARTA - Netralitas TNI/Polri menjelang pilpres 2014, kembali disoal. Pasca penetapan nomor urut pasangan Capres-Cawapres, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendapat informasi bahwa ada pihak yang berupaya menarik sejumlah perwira tinggi (pati), untuk mendukung calon tertentu. Informasi tersebut cukup mengusik orang nomor satu di Indonesia itu. \"Informasi yang telah dikonfirmasikan, bukan info yang tidak ada nilainya mengatakan ada pihak-pihak yang menarik sejumlah perwira tinggi untuk berpihak kepada yang didukungnya,\" tegas SBY saat memberikan pembekalan dan arahan jelang Pilpres di hadapan 282 perwira tinggi di Kemenhan, kemarin (2/6). SBY kian meradang saat mendengar bahwa dirinya disebut sebagai kapal karam. Untuk itu, instruksi atau permintaannya tidak perlu dihiraukan karena tidak lama lagi bakal lengser. \"Bahkan ditambahkan, tidak perlu mendengar presiden. Itu kapal karam, kapal yang sudah mau tenggelam. Lebih baik mencari kapal baru yang tengah berlayar dan mataharinya masih bersinar. Saya tahu, saya mendengar,\" papar SBY yang kemudian sempat terdiam. SBY menegaskan ajakan-ajakan tersebut hanya sebuah godaan politik. Karena itu, dia menginstruksikan kepada para perwira tinggi untuk tidak mengindahkan ajakan-ajakan semacam itu. Karena hal tersebut, melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Dia juga menekankan, ajakan-ajakan tersebut sama dengan mengajari para prajurit/tamtama/dan perwira TNI-Polri untuk meninggalkan sumpah prajurit, yaitu Sapta Marga. \"Berhati-hatilah. Jangan tergoda. Saya khawatir, niat dan tujuannya tidak baik. Tidak baik bagi para perwira yang diajak bicara seperti itu, tidak baik bagi lembaga TNI dan Polri dan tidak baik bagi negara,\" tegas dia. SBY menekankan, para komandan utama di lingkungan TNI-Polri adalah perwira terbaik. Karena itu, almamater mereka di TNI, pasti tidak rela jika yang bersangkutan mau ditarik-tarik ke politik. Dia sendiri sebagai pemimpin TNI-Polri, juga menyatakan tidak rela. \"Kami mencintai anda semua untuk menuju kejayaan di negeri ini,\" katanya. Meski begitu, SBY menuturkan, para perwira tinggi bukan tidak boleh menjadi pemimpin politik atau mengisi jabatan-jabatan politik. Namun, hal tersebut memiliki aturan dan etika yang harus dipatuhi. Yakni harus mundur dulu dari jabatan TNI dan Polri. Presiden 64 tahun itu pun mempersilahkan, jika ada di antara perwira TNI-Polri ingin menjadi pemimpin politik atau berkarier di jabatan politik. \"Ajukan pengunduran diri sekarang juga, hampir pasti akan dikabulkan. Saya akan lepas baik-baik, dan saya akan doakan semoga sukses. Era Dwi Fungsi TNI-Polri sudah berakhir, era kekaryaan sudah selesai. Karena itu, kalau itu terjadi (berebut jabatan politik), perwira di bawah dan prajurit akan bingung,\" urainya. SBY pun mengajak para pimpinan TNI-Polri yang ingin berkarier di jabatan politik untuk mengikuti apa yang dilakukan para mantan pimpinan TNI-Polri yang kini memimpin partai politik. Di antaranya, Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, Jendral (Purn) Wiranto), Letjen (Purn) Prabowo Subianto, termasuk dirinya sendiri, yang memilih jalan mewujudkan cita-citanya menjadi pemimpin politik, dengan mendirikan partai politik, melalui jalur yang benar. Karena itu, lanjut SBY, pembekalan dan arahan terkait Pilpres 2014 nanti, cukup penting. Dia menuturkan beberapa kali dirinya memberikan instruksi dan pengarahan dengan tema yang sama berkaitan dengan sikap dan tindakan TNI-Polri dalam menghadapi Pemilu. Di antaranya saat menghadapi Pemilu lima tahun lalu, dan juga pada pada awal tahun ini dalam Rapim TNI, pada 9 Januari, terkait dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg). Intinya, kata SBY, ada dua hal yang harus dipegang teguh para prajurit TNI-Polri. Yakni, yang pertama, Polri dibantu TNI bertugas untuk memastikan agar Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden berjalan secara aman, tertib, dan lancar sesuai amanah Undang-Undang. Kemudian yang kedua, TNI dan Polri netral, baik selaku institusi maupun selaku anggota TNI-Polri. \"Penilaian saya, TNI dan Polri telah dapat melaksanakan dua tugas dan sasaran itu, apapun hasilnya Pileg dan Pilpres 2009, dan Pileg 2014 lalu. TNI dan Polri telah bertindak netral. Harapan saya, netralitas TNI dan Polri itu pada Pilpres 9 Juli tetap dilaksanakan. Jangan mundur, jangan dirusak, jangan dikacaukan Reformasi TNI-Polri yang kita laksanakan sejak 16 tahun lalu itu,\" paparnya. Menkopolhukam Djoko Suyanto mengamini pernyataan SBY, terkait adanya upaya melibatkan pati aktif dalam politik. Djoko menegaskan bahwa pati tersebut tidak menawarkan diri, melainkan diajak bergabung. \"Bukan TNI yang menawarkan diri, tapi ada upaya menarik perwira-perwira aktif untuk berkiprah di jajaran perpolitikan. Padahal mereka masih aktif,\" ujarnya di Kemenhan, kemarin. (ken)