CIREBON–Kenaikan harga telur tak kunjung terkendali. Di tingkatan distributor, harganya mencapai Rp27 ribu/kilogram (kg). Padahal normalnya ada di kisaran Rp17-19 ribu. Kenaikan kali ini juga terbilang cukup lama. Sudah hampir satu bulan, harga telur tak tergoyahkan. “Telur itu, tiap hari berubah harganya. Tapi yang sekarang ini naik terus, udah sebulan,” ujar Distributor telur ayam ras, H Abdurrokhim, kepada Radar Cirebon. Menurut dia, kondisi ini perlu invervensi pemerintah. Rentang kenaikan tertinggi selama ini di kisaran Rp24-25 ribu/kg. Biasanya, maksimal empat hari sudah turun lagi. Dengan kondisi yang terus menerus seperti ini, ia mulai dilanda kekhawatiran atas menurunnya konsumsi masyarakat. Sebab, pasokan telur saat ini sebetulnya sedang melimpah. Stoknya juga cukup banyak. Abdurrokhim mendapat pasokan telur dari Kabupaten Kuningan dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Dalam sehari ia mendapatkan pasokan 5 kuintal hingga 1 ton. Kemudian didistribusikan ke beberapa agen di Kota dan Kabupaten Cirebon. Kekhawatirannya atas penurunan konsumsi memang beralasan. Meski pengiriman ke toko/agen tidak berkurang, tetapi pembelian secara eceran menurun. Informasi itu ia dapat dari beberapa toko yang mendapatkan kiriman darinya. Dia berharap pemerintah segera turun tangan. Sebab kenaikan kali ini bukan karena mekanisme pasar atas ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Melemahnya nilai tukar rupiah yang mempengaruhi harga pakan ayam petelur, tentu perlu solusi. OPERASI PASAR TERKENDALA ANGGARAN Di lain pihak, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. Tidak adanya anggaran untuk operasi pasar, membuat opsi yang satu ini kandas. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop-UKM), Ateng Rojudin mengungkapkan, kenaikan harga telur tidak diprediksi sebelumnya. Trennya juga di luar kebiasaan. Pihaknya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sejauh ini baru bisa melakukan pengecekan harga saja. Hasilnya sudah dilaporkan ke provinsi dan pusat sebagai laporan. \"Pos anggaran untuk OP telur tidak ada dan tidak dianggarkan, karena ini diluar dugaan,” tutur Ateng. Jangankan Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ateng mengungkapkan, dari laporannya ke Pemprov Jabar, ia sempat menanyakan respons kebijakan yang akan diambil. Rupanya pemprov juga menunggu kebijakan pemerintah pusat. (apr)
Kategori :