Aktivis yang Satu Ini Bandingkan Progres Pemekaran Cirebon Timur dengan Provinsi Cirebon Raya

“Jika bicara kebutuhan dasar masyarakat, Cirebon Timur adalah wilayah yang paling tertinggal."

"Jalan-jalan yang rusak berat, banjir musiman yang tak pernah ditangani tuntas, pelayanan publik yang tersentral di wilayah barat."

"Bayangkan, untuk mengurus perihal administrasi kependudukan atau lainnya, warga dari perbatasan seperti Ciledug dan Losari harus menempuh perjalanan jauh ke Sumber,” imbuhnya.

Hamzaiya juga mempertanyakan arah gerak Cirebon Raya yang terkesan terburu-buru dan tidak melalui proses partisipatif yang sehat. 

Sebab, wacana sebesar pembentukan provinsi baru seharusnya berangkat dari aspirasi terbuka masyarakat dan kajian akademik yang transparan.

BACA JUGA:Sektor Pariwisata Indramayu Terancam Banjir Rob

BACA JUGA:Swiss-Belhotel Cirebon Hadirkan Paket Pernikahan Mulai dari Rp44juta

“Wacana Cirebon Raya itu muncul seperti kilat. Belum ada forum resmi di tingkat kecamatan atau desa yang membahasnya."

"Belum ada kajian akademik dari perguruan tinggi lokal yang benar-benar melibatkan masyarakat."

"Tapi kok bisa langsung didorong ke panggung nasional? Ini sangat janggal,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa Cirebon Timur sudah lebih dahulu menyusun berbagai kelengkapan administrasi pemekaran, termasuk peta wilayah, estimasi fiskal, rencana penataan kelembagaan, hingga kesiapan SDM lokal. 

Semuanya telah disusun dengan serius oleh tim teknis yang melibatkan unsur pemerintah daerah, masyarakat sipil, hingga akademisi.

BACA JUGA: Peringati Hari Anak Nasional, BRI Dukung Pendidikan Karakter Anak lewat Kegiatan Agroedukasi bagi Siswa/i SD

“Boleh dicek. Dokumen-dokumen Cirebon Timur itu lengkap. Tinggal keberanian dan kemauan politik untuk mendorongnya."

"Tapi entah kenapa, setiap kali proses ini mau dibahas di tingkat provinsi atau pusat, selalu kandas di tengah jalan. Padahal ini murni tuntutan rakyat,” tambahnya.

Sumber: reportase