Aktivis yang Satu Ini Bandingkan Progres Pemekaran Cirebon Timur dengan Provinsi Cirebon Raya
Pemekaran Cirebon Timur Ilustrasi:-Dok. Radar Cirebon-
Hamzaiya juga mengingatkan bahwa mengabaikan perjuangan pemekaran Cirebon Timur akan berisiko memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
Masyarakat yang sudah mengikuti prosedur resmi, menempuh jalan legal, dan menjaga ketertiban dalam menyuarakan aspirasi, bisa kehilangan kepercayaan jika perjuangan mereka tidak mendapat respons setara dari negara.
Hamzaiya menyerukan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI, agar bersikap adil dan objektif.
BACA JUGA:IPB Cirebon Helat Perpisahan dengan Volunteer asal Prancis
Ia meminta agar pemekaran Cirebon Timur ditempatkan sebagai prioritas, karena merupakan kebutuhan nyata yang telah melalui mekanisme resmi dan didukung masyarakat lokal.
“Kalau pemerintah ingin menyelesaikan ketimpangan di wilayah Ciayumajakuning, maka pemekaran Cirebon Timur harus menjadi batu pijakan awal."
"Bukan Provinsi Cirebon Raya yang konsepnya masih kabur. Jangan sampai ada kesan bahwa negara lebih mendengar elite daripada mendengar rakyat,” pungkasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: reportase
- Share:
