PKS Menolak Kenaikan Harga BBM, Sebut BLT Tidak Tepat Sasaran

Radarcirebon.com, SUMBER – Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menolak kenaikan harga BBM.

PKS menilai, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, membuat rakyat makin menjerit. 

Dampaknya begitu terasa. Selain inflasi, naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Mayoritas masyarakat yang terdampak adalah kelas menengah ke bawah. 

Wajar saja, aksi penolakan terjadi dimana-mana. Sejumlah partai politik pun menyuarakan hal yang sama, salah satunya PKS yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. 

"Kenaikan harga BBM ini sudah memicu inflasi. Prediksinya Oktober nanti, sebanyak 8 persen inflasi itu terjadi. Dan, data orang miskin juga akan bertambah," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon, Ahmad Fawaz didampingi anggota dan pengurus DPD PKS disela menyerap aspirasi dari para driver ojek online, Minggu (11/9). 

BACA JUGA:Arema Dikalahkan Persib Lalu Kena Denda Rp50 Juta, Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

BACA JUGA:Penemuan Mayat di Pelabuhan Cirebon, Sempat Menginap di Hotel yang Ada di Sukalila

Artinya, kata Fawaz, pihaknya menilai, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM adalah salah. Sebab, kenaikan harga BBM ini berdampak luas. 

Sementara ekonomi masyarakat baru berangsur pulih setelah dua tahun di hantam pandemi covid-19. Yang paling dirasa ada sektor transportasi. 

Apalagi, bagi mereka yang berprofesi sebagai driver online, maupun angkutan umum. Pendapatan mereka otomatis merosot. Karena pemakai jasa transfortasi online diprediksi bakal turun. 

Banyaknya penolakan ini, menjadi bukti pemerintah tidak tepat menaikan harga BBM. Sejauh ini, pemerintah pusat lantaran APBN membengkak. 

Tapi, pemerintah tetap memaksakan proyek kereta cepat, dan IKN. 

"Kedua proyek itu, awalnya tidak dibiayai APBN, namun akhirnya malah dibiayai APBN. Jadi ambigu. Katanya APBN kita membengkak," imbuhnya.

BACA JUGA:Cerita Rieke Diah Pitaloka Bergelar Doktor Tapi Tetap Disebut Oneng

Sumber: