Komisi IV DPRD Soroti LKPj Bupati di DPPKBP3A
DICECAR. Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon melakukan Rapat kerja LKPj Bupati Cirebon tahun 2022 di DPPKBP3A Kabupaten Cirebon. Anggota komisi pun ramai ramai memberondong pertanyaan ke dinas terkait.-Samsul Huda-radarcirebon.com
CIREBON, RADARCIREBON.COM - Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon setiap tahunnya terus naik. Padahal program pencegahan selalu ada. Tak pernah alfa. Tercatat dalam lembaran Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) 2022 Bupati Cirebon. Anggarannya ada, disediakan.
Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itupun akhirnya menjadi sorotan dewan, saat Komisi IV menggelar Rapat LKPJ tahun 2022 bersama Dinas PPKBP3A. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan SSi yang saat itu memimpin rapat, mencecar pejabat DPPKBP3A, dengan beragam pertanyaan.
"Ditahun 2022 ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat 14 persen dari tahun sebelumnya. Sebenarnya masalahnya dimana? Tanyanya.
Politisi kawakan ini menilai fakta yang ada ini, perlu dibicarakan. Untuk menjadi catatan agar nantinya ada perubahan pola. Jangan sampai DPPKBP3A stagnan dengan terus berkutat pada rutinitas yang dijalankan. Lantaran ada anggarannya. "Harus ada inovasi yang dijalankan. Supaya bisa berkurang," tutur Aan.
BACA JUGA:Sambut Bulan Suci Ramadhan, Daihatsu Berbagi Kebahagiaan Untuk Sahabat
BACA JUGA:Rupbasan Cirebon Hadiri Kumham Goes To Campus 2023
Anggota Komisi IV lainnya, Nurkholis SPdI pun ikut menyoroti. Menurut dia, pembahasan LKPJ ini, tidak hanya bicara angka. Tapi bahasannya harus mengena sampai pada upaya penyelesaiannya seperti apa.
"Upaya mengatasi masalahnya seperti apa. Setelah itu, baru muncul rekomendasi. Tindaklanjut untuk tahun mendatang," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKBP3A, Hj Eni Suhaeni SKM MKes menjelaskan, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi bukti suksesnya program yang dijalankan. "Artinya orang sudah tidak takut lagi untuk melaporkan," tutur Eni.
"Karena kalau berkaca pada jumlah total penduduk Kabupaten Cirebon yang mencapai 2,3 juta, kasus yang dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A), hanya 100 pasti menjadi tandatanya," katanya.
BACA JUGA:Gencar Operasi Pasar, Ternyata Rokok Kretek Penyumbang Inflasi Terbesar
BACA JUGA:Generasi Muda Jangan Golput! Rickie Ajak Gunakan Hak Suara di Pemilu 2024
"Jangan-jangan nanti dilain waktu membludak. Ketika masyarakat sudah tidak takut lagi untuk melaporkan," lanjutnya.
Karena berdasarkan survei 1 dari 5 perempuan dan anak, pernah mengalami kekerasan. Artinya, kasusnya itu cukup banyak. Hanya tidak berani melaporkan saja. Eni pun menjelaskan, kenapa semakin banyaknya angka kekerasan, menjadi bukti kesuksesan dari program.
Alasannya karena pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tabu di masyarakat. "Biasanya pelakunya itu adalah orang terdekat. Seperti paman bahkan orang tua sambung. Kan itu aib keluarga. Seringkali mereka takut serta canggung untuk melaporkan," tuturnya.
Upaya pencegahan pun sebenarnya sudah dilakukan. Ketika laporan masuk, langsung ditindaklanjuti dengan melakukan intervensi. "Pihak kami langsung ke keluarga. Melakukan pendampingan dan terus mengingatkan kepada masyarakat agar ketika ada kasus serupa, untuk tidak takut melaporkan," pungkasnya. (sam)
BACA JUGA:TERNYATA Muhammad Adil bisa Kalahkan Sunjaya, Dalam Hal Apa?
BACA JUGA:Fantastis, Ini Harta Kekayaan Sunjaya yang Diduga hasil Korupsi saat Menjabat Bupati Cirebon
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: