Komentar Wabup Ayu Soal Angka Kemiskinan di Kabupaten Cirebon

CIREBON. RADARCIREBON.COM - Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan.

Salah satunya dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Penanggulanag Kemiskinan (TKPK).

BACA JUGA:Rajin Inovasi, Bank Mandiri Tambah Fitur Buka Rekening Tambahan di Livin’

Wakil Bupati Cirebon, Hj Wahyu Tjiptaningsih SE MSi mengatakan, bahwa berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), angka kemiskinan di Kabupaten Cirebom cukup besar.

BACA JUGA:65 Warga Desa Sukajadi Purwakarta Dilarikan ke RSUD Bayu Asih Usai Santap Hidangan Hajatan

Oleh karena itu, pihaknya memiliki tanggungjawab, untuk segera menekan angka kemiskinan tersebut serendah mungkin.

Ayu juga menuturkan, bahwa Pemkab Cirebob sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menangani masalah tersebut.

"Salah satunya, yaitu dengan verifikasi dan validasi data," kata Ayu saat melakukan monitoring di Kecamatan Babakan,  Selasa 16 Mei 2023.

Menurut Ayu, untuk menekan angka kemiskinan, salah satunya yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran. Beban pengeluaran ini kata Ayu, bisa diminimalisir, jika datanya yang digunakan valid.

BACA JUGA:Peduli, Kapolres Subang Bantu Bedah Rumah Keluarga Buruh Tani

Pihaknya menemukan banyak warga yang menerima, Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh pemerintah, namun ternyata warga tersebut adapah seorang pekerja.

"Seharusnya, pekerja itu tidak mendapatkan PBI. Datanya harus dikeluarkan," kata Ayu.

BACA JUGA:Warga Indramayu Sediakan Tempat dan Mamin 32 Biksu yang Lakukan Perjalan Spiritual Menuju Borobudur

Ia mengakui, saat melakukan monitoring dan evaluasi ini, pihaknya menemukan banyak data yang tidak sesuai. Sehingga monitoring dan evaluasi ini, akan terus dilakukan.

"Ini merupakan kecamatan ke 19 yang kita lakukan monev," kata Ayu.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pemkab Cirebon, yaitu dengan mempercepat pemabangunan diwilayah kantong-kantong kemiskinan.

Pihakanya akan melakukan analisas, problem apa yang menjadi penyebab utama kemiskinan diwilayah tersebut cukup tinggi.

Jika misalkan dikarenakan faktor pendidikan, maka pihaknya akan membuat program pendidikan di wilayah tersebut.

BACA JUGA:SMKN 4 Kuningan Disorot, BPK Temukan Kejanggalan Transaksi BOS Rp2,6 Miliar

"Seperti misalnya, kejar Paket, baik itu Paket B ataupun C," kata Ayu.

Selain itu, Pemkab Cirebon juga akan berusaha semaksimal mungkin, untuk memudahkan proses perizinan berusaha. Karena dengan hal tersebut, membuat banyak investor akan masuk ke Cirebon.

"Tentunya hal ini, akan bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan," kata Ayu. (rdh)

Sumber: reportase