Parah, Kabupaten Cirebon Anggarkan untuk Kemiskinan Ektrem Kurang dari 2 Persen, Pantas Jadi Sorotan KPK

Parah, Kabupaten Cirebon Anggarkan untuk Kemiskinan Ektrem Kurang dari 2 Persen, Pantas Jadi Sorotan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).-Tangkapan layar-

Ketimpangan anggaran di Kabupaten Cirebon ini yang disorot oleh KPK. Terutama ketimpangan penganggaran antara program pengentasan kemiskinan dengan perjalanan dinas.

KPK menemukan data itu dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BACA JUGA:Butuh Waktu Meyakinkan Warga Bandung Mau Terbang di Bandara Kertajati, Alvin Lie: Akhir Tahun Penuh Tantangan

Di sistem tersebut Pemkab Cirebon hanya menganggarkan program pengentasan kemiskinan ekstrem sebesar Rp 115.888.621.125. Atau hanya 1,62 persen dari Anggarab Pendaoata Belanja Derat (APBD). 

"Alokasi ini membuat Cirebon menjadi kabupaten dengan alokasi anggaran kemiskinan ekstrem terkecil di Indonesia," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.  

Pahala mengungkapkan hal itu dalam sebuah diskusi Forum Merdeka Barat, Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi. Diskusi itu ditayangkan di kanal YouTube FMB9ID_IKP, pada Senin 28 Agustus 2023.

Lebih jauh, Pahala menjelaskan, dari jumlah Rp 115,8 miliar itu tidak semua untuk orang miskin. Ada sebanyak Rp 13.098.959.000 di antarnya digunakan untuk belanja barang dan jasa. 

Parahnya lagi, dari jumlah itu sebanyak Rp 1.581.225.000 untuk honorarium. Kemudian Rp dan 3.239.147.285 untuk belanja alat kantor.

Ada lagi ketimpangan yang paling disorot oleh Pahala. Ternyata dari jumlah tersebut, ada anggaran untuk perjalanan dinas. Nilainya lumayan besar Rp 4.061.992.400.

Juga, uang orang miskin itu juga  untuk belanja makan minum rapat. Nilainya mencapai Rp 1.873.843.00.

BACA JUGA:Tak Disangka, Wakapolres Majalengka Menangkap Pencuri Motor saat Sedang Olahraga Sore

“Padahal, dia (Kabupaten Cirebon) masuk lima daerah termiskin di Jawa Barat,” ujar Pahala yang kelihatan tampak gemas.

Memang salah penganggaran seperti ini banyak penyebabnya. Salah satunya juga patut diduga terjadi indikasi praktik korupsi. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengungkap alokasi APBD yang tidak tepat. 

Dicontohkan oleh Presiden, ada daerah dengan anggaran penanganan stunting atau gizi buruk Rp 10 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: