Hasil Bahtsul Masail Akbar se-Jawa Madura, Pinjol Ilegal Hukumnya Haram

Ketiga, kata dia, pinjol konvensional dengan system pembiayaan berbasis teknologi dengan memposisikan uang sebagai komoditi.

Maka, tidak diperbolehkan karena termasuk akad utang yang mengandung riba atau qardl bisyarthi jarri naf’in lil muqridl.

"Catatannya, pinjol yang dilakukan secara ilegal hukumnya haram secara mutlak karena melanggar aturan pemerintah dan banyak merugikan konsumen," ungkapnya.

Pertanyaan kedua, imbuh dia, apa alternatif yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pinjol. 

"Jawabannya beberapa alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat antara lain, pertama mendorong masyarakat agar memaksimalkan pinjol yang sesuai aturan syariat," katanya.

Kedua, lanjut dia, mendorong developer pinjol syar’i agar menurunkan nilai profit yang mereka dapatkan agar tidak memberatkan masyarakat. 

BACA JUGA:Jasad Korban Suami Bunuh Istri di Cirebon Sempat Dikira Buntelan Kasur, Warga Mulai Curiga Karena Hal Ini

"Ketiga, optimalisasi dana CSR yang dipungut dari perusahaan atau instansi sebagai modal pinjol yang sesuai syariat," ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, pertanyaan ketiga, langkah apa yang tepat yang harus dilakukan pemerintah terkait pinjol? 

"Jawabannya, langkah yang tepat bagi pemerintah adalah, pertama menertibkan dan menindak tegas segala praktik pinjol ilegal atau yang tidak berizin OJK," ungkap Kiai Nanang.

Kedua, mendorong dan memasyarakatkan praktik pinjol syar’i bagi warga muslim. Ketiga, menetapkan regulasi yang berpihak secara maksimal kepada praktik pinjol syar’i dan ekonomi syariah secara umum. (*)

Sumber: reportase