Kunker Komisi VI DPR RI ke Long Rich: Pabrik Hanya Boleh Dibangun di Kawasan dan Diperuntukkan Industri

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Komisi VI DPR RI akan meminta klarifikasi kepada para pihak terkait keberadaan pabrik-pabrik yang berdiri diatas lahan yang memang bukan diperuntukkan kawasan industri atau diperuntukkan untuk industri.

Hal ini disampaikan oleh ketua rombongan kunjungan kerja Komisi dan reses VI DPR-RI Ir Herman Khaeron MSi, saat melakukan kunjungan ke PT Long Rich Indonesia di Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Senin 19 Februari 2024.

“Kami akan klarifikasi pihak-pihak terkait, karena industri harus dalam (kawasan industri atau peruntukkan industri, red),” ucapnya kepada wartawan.

BACA JUGA:Enam Perumahan dari 4 Pengembang Siap Serahkan PSU ke Pemkab Cirebon

BACA JUGA:Akhir Pekan Ini Akan Ada Malam Nisfu Syaban, Apakah Itu? Berikut Penjelasannya

BACA JUGA:Tak Perlu Khawatir, Pj Gubernur Jabar Pastikan Stok Beras Aman Terkendali

Menurutnya, saat menjadi ketua panitia kerja (Panja) pertahanan di Komisi II DPR-RI, dia mempertanyakan banyak lahan yang sudah berdiri pabrik-pabrik, termasuk lahan yang saat ini berdiri pabrik sepatu milik PT Long Rich Indonesia di Cirebon.

“Apakah kawasan ini sah menjadi kawasan industri? Karena memang hanya dua kawasan yang diperbolehkan, yakni lahan didalam kawasan industri atau kawasan peruntukkan industri.”

“Kalau  tidak masuk kedalam kedua kawasan tersebut, terus seperti apa kawasan ini?,” tanya pria yang biasa disapa Hero ini.

Dia juga menyoroti banyak kawasan lahan produktif yang menyusut, karena dibangun pabrik-pabrik.

BACA JUGA:Innalilahi Wa Innailaihi Rojiun! Sebanyak 71 Tugas Ad Hoc Pemilu 2024 Meninggal Dunia

BACA JUGA:Penyebab Utama Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia

“Dulu, kawasan hijau ditanami, bawang, tebu dan jagung. Kalau semua kawasan ini berubah jadi pabrik, kan biaya hidup masyarakat akan semakin meningkat,” ucapnya.

Hero meminta kepada para pihak terkait untuk mempertimbangkan apabila ingin mengundang para investor.

“Bukan hanya ini jangka pendek untuk menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya. Tapi, secara jangka panjang dampak terhadap masyarakat disekitarnya,” bebernya.

Dijelaskan, bahwa tidak semua lahan di Kabupaten Cirebon dijadikan kawasan industri. Justru, Kabupaten Cirebon itu ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ditetapkan sebagai daerah penyumbang pangan nasional.

“Kontribusi pangan nasional itu, Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Makanya dibangun Irigasi Rentang supaya bisa mengairi hektaran sawah yang belum teraliri irigasi teknis ke Cirebon.”

BACA JUGA:Festival Durian di Cibuntu Kuningan Ada 4 Paket, Makan Sepuasnya Rp185 Ribu

“Tapi, kalau di Cirebonnya dibangun pabrik-pabrik juga, apa? tentu inikan fakta yang harus didudukkan secara benar dan baik. Sehingga, pembangunan yang kita lakukan atas arus deras investasi ini adalah pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan, tujuannya datang ke PT Long Rich Indonesia di Cirebon didampingi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat adalah untuk melakukan pengawasan.

“Kami melakukan pengawasan atas realisasi target-target investasi yang dicanangkan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Tahun lalu targetnya Rp900 triliun, kemudian dinaikkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun ini menjadi Rp1400 triliun,” ungkapnya.

Dengan nilai target investasi yang begitu besar, lanjut Hero dibutuhkan pengawasan, karena tidak hanya kuantitas yang dikejar dalam pertumbuhan investasi ini. Namun, investasi yang masuk ke Indonesia harus berkualitas dan berdampak langsung kepada masyarakat.

BACA JUGA:Persiapan Ramadan ke Informa Cirebon, Alat Masak Paling Dijadikan Incaran

“Tadi, temuannya ada UMK yang masih rendah, suasana pabrik yang perlu diperbaiki dan makan siang yang kurang berkualitas,” sebutnya.

Dalam kunjungan tersebut, Herman Khaeron juga ditemani rekan-rekan sesama Komisi VI DPR-RI, yakni Tommy Kurniawan (F-PKB),  Muhammad Husein Fadlulloh (F-Gerindra), Hj Nevi Zuairina (F-PKS), Intan Fauzi (F-PAN) dan Elly Rachmat Yasin (F-PPP).

Sementara, Direktur PT Long Rich Indonesia, Mr James akan melakukan sejumlah perbaikan sesuai dengan masukkan dari Komisi VI DPR-RI, khususnya terkait persoalan pemberian makan siang yang nilainya hanya Rp 6500 perhari sekali makan.

“Nanti kita akan bentuk tim untuk menghitung ulang terkait nilai makan siang yang biasa diberikan karyawan,” singkatnya. (*)

Sumber: