Sejarah Pemilihan Walikota Cirebon, JH Johan Walikota Pertama, Banyak Peninggalannya

Kotapraja ini adalah Batavia, Messter Cornelis (Jatinegara), Buitenzorg (Bogor), Bandung, Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Surabaya, Magelang, Kediri, Blitar, Padang, dan Palembang.

Kemudian Makassar dan enam gewest (keresidenan), yaitu Banten, Rembang, Madura, Besuki, Banyumas, dan Madiun.

Salah seorang Sejawaran Cirebon, Mustaqim Asteja mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan Belanda di Cirebon secara sah mulai berjalan sejak 1 April 1906.

Sistem pemerintahan dengan bentuk kota ini meliputi sebagian wilayah bekas Kasultanan Cirebon. 

Namun demikian, bentuk pemerintahannya tidak seperti sekarang. Gemeente Cirebon saat pertama didirikan, hanya memiliki dewan kota atau Gemeenteraad. 

Dewan Kota ini memiliki tugas dan fungsi yang mirip seperti DPRD yakni lembaga legislatif. 

Tugasnya untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan warga. Khususnya yang berasal dari Eropa sebagai warga kelas pertama.

Pada dasarnya, setiap anggota dewan kota ini mewakili golongan dan etnis masing-masing. Namun pada saat itu diskriminasi terhadap pribumi masih sangat tinggi.

Sehingga dewan kota hanya mewakili kepentingan warga Eropa, Arab, China dan timur jauh lainnya. 

Nah, dalam perkembangannya, dewak kota di Cirebon kemudian mengusulkan adanya jabatan baru yakni Burgermeester.

Jabatan Burgermeester di Gemeente Cheribon diusulkan pada 1916. Tugasnya sebagai pemimpin eksekutif atau kepala pemerintahan.

Tapi usulan itu ditolak. Alasannya, belum ada regulasi atau aturan mengenai hal tersebut.

 “Pemerintah Hindia Belanda saat itu menilai bahwa belum ada aturan terkait penunjukan pejabat eksekutif di tingkat Gemeente. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan," tutur Mustaqim, Senin (25/11/2024).

Setahun kemudian, usulan itu kembali dilayangkan ke pemerintah pusat di Batavia. JH Johan diusulkan sebagai kandidat walikota.

Dia adalah controleurs dari Departement van Binnenlands Bestuur atau pejabat pengawas di Departemen Dalam Negeri Pemerintah Hindia Belanda.

Sumber: