Pj Gubernur Jabar Tegaskan Efisiensi Anggaran Jangan Ganggu Pelayanan Publik

Selain itu juga terkait dengan mencegah pengangkatan pegawai yang didasarkan pada kepentingan politik.

Sementara bagi tenaga kerja non - ASN yang sudah lama bekerja di perangkat daerah, akan terus ditata secara bertahap dengan integerasi antara perangkat daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

"Intinya adalah pertama optimalkan ASN. Bila perlu dilakukan transfer pengetahuan, didik juga teman-teman ASN," ucapnya. 

BACA JUGA:Orang Tua Siswa Eligible SMAN 7 Cirebon Tolak Solusi Sekolah, Bimbel 3 Bulan Cuma Rp 1 Juta, Tidak Sebanding!

BACA JUGA:Kirim Petisi ke Presiden Prabowo, Siswa SMAN 7 Cirebon Minta Pertanggungjawaban Gagal SNBP

"Sebetulnya para ASN muda kita kemampuan ada, tinggal diberikan kesempatan," sambungnya.

Sementara soal belanja kendaraan dinas di APBD 2025, Bey mengembalikan lagi kepada kebutuhan. 

"Kalau masih bagus jangan beli lagi, kalau sudah sering mogok, apalagi dipakai untuk ke daerah-daerah ya lebih baik beli lagi sesuai kebutuhan," ucapnya.

"Efisiensi ini sesuai kebutuhan jangan sampai yang memang diperlukan diefisiensikan tapi menghambat kinerja Pemda Provinsi Jawa Barat," pungkas Bey. (*)

Sumber: reportase