Dilantik Siska Gerfianti, Kini Susi Gantini Resmi Menjabat Ketua TP PKK Sumedang

RADARCIREBON.COM - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Sumedang kembali dijabat oleh Hj Susi Gantini.

Susi juga menjabat sebagai Pembina Posyandu, sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Sumedang untuk masa bakti 2025-2030. Pelantikan digelar serentak diikuti oleh 26 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Pengukuhan dan Pelantikan dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Ketua TP- PKK Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti di Gedung Dibaleka Depok, Selasa (11/3/2025). Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir turut hadir.

Dedi Mulyadi dalam amanatnya menegaskan pentingnya peran TP PKK dalam menjalankan program berkelanjutan yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan anak-anak, khususnya di wilayah pedesaan.

BACA JUGA:Cara Mengajukan Pinjaman di Kantor Pos untuk Pensiunan PNS, TNI, POLRI, dan UMK

BACA JUGA:Bikin Usaha Tambah Maju dengan KUR Mandiri Mulai dari Rp50 Juta, Syarat dan Tabel Cicilan Cek di Sini

Ia menekankan perhatian utama harus diberikan kepada keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

"Provinsi Jawa Barat akan memberikan stimulus kepada PKK di tingkat kabupaten/kota dengan penanganan khusus yang difokuskan pada kesehatan, termasuk upaya pencegahan stunting, kebersihan lingkungan dan pendidikan," katanya

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pendidikan, Kang Dedi mengatakan, Pemda Provinsi Jawa Barat akan menerapkan program Sekolah Rakyat Gratis yang merupakan kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Program ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak di Jawa Barat," tuturnya.

BACA JUGA:Jurus KDM Cegah Bencana di Jabar Lewat Pergub, Pengusaha dan Pemodal Bakal Dibikin Sulit?

BACA JUGA:Sengketa Tanah di Cirebon, Gang Sawo Diklaim Milik Pribadi, Akses Jalan Warga Terancam Ditutup

Tak hanya itu, dalam rangka mendukung keseimbangan antara karier dan keluarga bagi pegawai perempuan, Kang Dedi juga mengumumkan kebijakan baru.

Kebijakan itu memungkinkan pegawai perempuan di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat untuk membawa anak mereka ke tempat kerja. 

Sumber: